Pemudik Berhati - hatilah

Bukan mudik seperti ini yang kalian inginkan.

Sayangi diri anda dan keluarga anda.

Kejadian ini terjadi di antara Purwokerto - Purbalingga. Ketika sebuah bus mengalami rem blong dan menabrak motor pemudik yang berada di depannya. 10 orang meninggal dunia.

Read More

Israel kembali serang Gaza, gencatan senjata gagal

Israel kembali melanjutkan serangan udara ke Gaza yang dikuasai Hamas, setelah sempat sebentar menerapkan gencatan senjata. KlikSebelumnya Israel menyatakan menerima gencatan senjata yang diusulkan Mesir dan menghentikan operasi Selasa pagi.

Namun sayap militer Hamas menolak usulan itu dan disebutkan sebagai "menyerah".

Israel mengatakan meluncurkan operasi itu untuk menghentikan serangan militan ke Israel.

Pasukan Keamanan Israel (IDF) mengatakan kelompok militan melepaskan 76 roket ke Israel Selasa (15/07).

Ratusan ribu warga tanpa air

Seorang pria Israel berusia 38 tahun tewas akibat serangan mortir dari Gaza di dekat perbatasan dengan Israel, menurut sejumlah laporan.

IDF mengatakan setelah melanjutkan serangan udara, 30 sasaran diserang di Gaza, termasuk 20 peluncur roket yang disembunyikan, terowongan, fasilitas penyimpanan senjata dan prasarana operasi yang digunakan oleh seorang militan senior.

Berdasarkan usulan Mesir, gencatan senjata harus diikuti oleh sejumlah pertemuan di Kairo dengan delegasi kedua belah pihak.

Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan ia kurang "keras mengecam" tindakan Hamas yang melanjutkan serangan roket.

Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan ratusan ribu warga Gaza tanpa air menyusul serangan udara Israel dan sekitar 560 rumah hancur.

SUMBER

Read More

Pelajaran Dari Kematian Ariel Sharon

yang tak terlupakan oleh kaum Muslimin sampai kapanpun adalah menghasut tentara Kristiani Phalengis Lebanon dan menyerang penghuni kemah pengungsian yang menyebabkan 4000 orang awam terbunuh

Siapa yang tidak kenal dengan Ariel Sharon, nama aslinya Ariel Scheinermann, lahir pada tahun 1928 di permukiman Yahudi Kfar Malal, ayahnya seorang sarjana Agronomi dan ibunya seorang dokter. Sejak muda Ariel Sharon sudah terlibat gerakan zionis. Ia dibesarkan di lingkungan militer. Sejak umur 14 tahun Sharon masuk militer dan dikader pasukan militer bawah tanah Yahudi.

Sejak tahun 1942 hingga tahun 1972 Ariel Sharon aktif di bidang militer, ia pernah menjadi penasehat keamanan Perdana Menteri Yitzhak Rabin (1975), dan pernah menjadi Menteri Pertanian pada masa Menachem Begin (1977). Pada tahun 1981 Ariel Sharon diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Dialah “arsitek” peperangan Lebanon sejak 1982, menghancurkan infrstruktur PLO, pembantaian pengungsi Palestina di Shabra dan Shatila yang menewaskan ribuan umat Islam.

Pada tahun 2001 Ariel Sharon terpilih sebagai Perdana Menteri, mengalahkan Ehud Barak. Masa kekuasaannya Sharon mengejar habis-habisan kelompok pejuang Palestina dan mengklaim Yaser Arafat-lah sebagai penghalang bagi terciptanya perdamaian di Palestina. Gerakan Sharon melawan orang-orang yang dianggap teroris banyak mendapat dukungan dari Amerika Serika dan Eropa, dan menyusul terjadinya pengeboman Word Trade Centre (2001).

Selama masa kekuasaan Sharon, gerakan teror meningkat tajam, korban jiwa dan harta di Palestina tidak terhitung jumlahnya, dan bagi orang-orang Arab dan Islam menganggap Sharon sebagai penjahat perang dan “pembunuh massal”, sementara bagi orang-orang Yahudi dan Israel menganggap Sharon sebagai pahlawan nasional.

Jati diri seorang Yahudi nampak jelas pada Ariel Sharon sebagai orang paling benci terhadap Islam, sebagaimana dikatakan di dalam Alquran” Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka (QS. Al-Baqarah: 120). Kebenciannya kepada Islam dan kaum muslimin tidak mengenal prikemanusiaan.

Bukankah Sharon pernah mengambil seorang bayi dari ibunya lalu melemparkannya ke dinding, dan dia menembaki sekumpulan keluarga setelah disuruhnya berbaris dengan teratur, dan kejahatan kemanusiaan Sharon yang tak terlupakan oleh kaum Muslimin sampai kapanpun adalah menghasut tentara Kristiani Phalengis Lebanon dan menyerang penghuni kemah pengungsian yang menyebabkan 4000 orang awam terbunuh dengan kejam. Sama halnya dengan pembantaian di Shabra dan Shatila, semua yang menjadi mangsa dan korban pembantaian Sharon adalah umat Islam.

Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Sharon terhadap kaum Muslimin di Palestina dan Arab lainnya telah dirasakan pembalasannya ketika akhir-akhir hidupnya, dimana di usia senjanya Sharon mengalami koma terpanjang dalam sejarah, yaitu sejak tahun 2006.

Ariel Sharon tergeletak di rumah sakit bertahun-tahun. Menurut salah satu sumber yang dapat dipercaya, kematiannya setelah mengalami koma selama 8 tahun, organ-organ tubuhnya membusuk, penyumbatan di bagian otaknya menyebabkan kerusakan di bagian tubuhnya, ususnya membusuk, ia tidak sadarkan diri selama bertahun tahun, seakan-akan dia mayat hidup atau “mumi hidup” yang masih bernyawa tapi mati.

Tepatnya pada tanggal 11 Januari 2014 Ariel Sharon mengakhiri kehidupannya setelah mengalami penderitaan yang amat berat. Kematiannya tidak ditangisi oleh manusia, mayatnya seakan-akan tidak diterima oleh bumi. Maha benar Allah Swt yang telah berfirman di dalam Alquran: Maka tidak ditangisi oleh langit dan bumi akan kematiannya (QS. Ad-Dukhan: 29).

Ayat di atas menceritakan kematian Fir’aun yang sangat kejam terhadap kaumnya. Kata ‘baka’ diartikan menangis yang biasanya digunakan untuk perbuatan manusia. Sedangkan ayat di atas menceritakan bahwa langit dan bumi tidak menangis atas kematian Fir’aun. Oleh sebab itu, para pakar Tafsir mengatakan di dalam ayat tersebut terdapat kata sisipan yang diartikan penghuni langit dan bumi tidak merasa sedih atas kematiannya.

Kematian Fir’aun dan Ariel Sharon memiliki persamaan, dimana jasad Fir’aun tidak diterima oleh bumi, hingga saat ini jasad Fir’aun dimumikan dan masih utuh disimpan di Museum Tahrir-Cairo Mesir dan dapat disaksikan oleh manusia di dunia ini sebagai pelajaran bagi para penguasa yang zalim phobia terhadap Islam, diktator, tangan besi, bersukaria di atas penderitaan rakyatnya, dan sederet kejahatan kemanusiaan dilakukan oleh Fir’aun. Bacalah firman Allah Swt di dalam Alquran surat Yunus ayat 92: Maka hari ini kami simpan jasad mu (wahai Fir’aun) sebagai tanda (ayat) bagi orang hidup di belakang hari, akan tetapi kebanyakan manusia lalai terhadap ayat-ayat kami.

Akan halnya Ariel Sharon, meskipun kejahatannya tidak sampai menandingi Fir’aun yang mengangkat dirinya sebagai “Tuhan” tapi paling tidak kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Fir’aun ketika ia memerintahkan penyembelihan kepada pengikut Nabi Musa As.

Dan pembataian/pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan membunuh semua manusia, sebagaimana memelihara kehidupan seorang manusia sama dengan memelihara kehidupan semua manusia. Hal itu dikarenakan manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini, antara satu dengan yang lain saling membutuhkan.

Allah Swt berfirman: Oleh sebab itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa-siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, siapa-siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seakan-akan dia memelihara kehidupan semua manusia (QS. Al-Maidah: 32).

‘Ala kullihal, apapun yang dirasakan oleh Ariel Sharon menjelang akhir-akhir kehidupannya, belum setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya dengan apa yang dirasakan oleh ribuan umat Islam yang menjadi korban pembantaian Ariel Sharon. Oleh sebab itu, azab dan siksa yang ditimpakan kepada Ariel Sharon menjelang kematiannya hanya merupakan “panjar azab” Allah di dunia ini dan di akhirat kelak dia akan menerima azab Allah seutuhnya. Allah Swt berfirman di dalam Alquran: Pasti kami rasakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar ( di akhirat) agar mereka kembali ke jalan yang benar (QS. As-Sajadah: 32).

Kata “merasa” di dalam ayat di atas, berarti menjadikan seseorang merasakan, baik dengan fisik maupun jiwanya. Apa yang dirasakan Ariel Sharon berdasarkan keterangan dokter ahlinya bahwa dia berada di bawah “kesadaran minimal” meskipun dalam keadaan koma, akan tetapi dia merasakan sakit dan mampu merespon ketika mendengar suara saudara-saudaranya dan orang yang memembesuknya.

Pendek kata, kematian Ariel Sharon merupakan pelajaran bagi penguasa tirani, dan pelajaran bagi siapa saja yang masih cinta kemanusiaan dan keadilan. Wallahua’lam bil ash-shawab ***** (H.M. Nasir, Lc., MA : Penulis:Pimp. Pondok Pesantren Tahfiz Alquran Al Mukhlisin Batubara dan Wakil Sekretaris Dewan Fatwa Pengurus Besar Al Washliyah )

SUMBER 

Read More

Saat Konferensi Pers, Netanyahu Ngacir Ketakutan Mendengar Bunyi Alarm Roket

Tiba-tiba Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu mengakhiri konferensi persnya pada Jum’at (11/7/2014) di Tel Aviv setelah ia mendengar bumyi alarm roket, sebagaimana dilansir MEMO. Netanyahu ngacir ketakutan.

Palestina mengumumkan bahwa mereka akan menembakkan roket buatan sendiri yang menjangkau Tel Aviv saat Netanyahu menyampaikan konferensi persnya.

Al-Qassam mengumumkan peluncuran 4 M75s ke wilayah jajahan ‘Israel’, Tel Aviv, dan roket lain di Dimona di Beer Shiva Negev.

Sikap Netanyahu mengundang respon dari para pembaca di MEMO yang menganggap Netanyahu adalah seorang pengecut dan seorang “bapaknya iblis”.

“Bahkan orang Palestina yang mengumumkan akan menembakkan roket, Anda sudah merasa hampir mati! Tapi lihatlah apa yang telah Anda lakukan? Anda telah membakar anak-anak tak berdosa di Gaza tanpa simpati apapun! Semoga Allah menghukum Anda perlahan-lahan seperti apa yang telah Ariel Sharon dapatkan, segera…,” tulis pemberi komentar bernama #Tun Teja.

“Tak akan ada lagi tindakan tidak bermoral dan rezim fasis yang luput dari hukuman. Orang-orang mengawasi Anda. Dan kemarahan kami tumbuh hari demi hari. Kami tidak akan lagi mentolerir propaganda dan intimidasi yang Anda gunakan untuk mendominasi media dan untuk membenarkan kampanye genosida Anda terhadap rakyat Palestina. Kami akan terus memantau Anda dan untuk memperhitungkan tindakan kriminal Anda,” komentar lainnya. (arrahmah.com/salamonline)

SUMBER 

Read More

Perang Darat, Israel Makin Terkulai

By: Nandang Burhanudin

Surat kabar harian di Israel memuat headline news: "HAMAS sukses menggempur Israel hingga Tel Aviv. Gempuran yang tidak bisa dilakukan seluruh negara Arab termasuk Hizbullah di Libanon."

Pagi Ahad waktu setempat, setidaknya 40 rudal jenis Rantissi-80 berjatuhan di Tel Aviv. Dampaknya sangat dahsyat. Harian Ekonomi Globes Israel menyebutkan, "Invasi Israel sejak 6 hari lalu menelan biaya 8.5 Milyar Syekel (2.4 Milyar Dollar). Invasi ini akan membangkrutkan Israel seperti invasi tahun 2009. Jika invasi darat dilakukan, maka Israel akan mengalami perang panjang."

Belum lagi dampak ekonomi dan psikologis yang dirasakan rakyat Israel. Terbukti, serangan roket dan rudal dari brigade Izzuddin Al-Qassam telah membuyarkan segmen pariwisata devisa kedua terbesar Israel, pabrik-pabrik berhenti operasi, roda ekonomi stagnan, bahka pelabuhan Osdud berhenti total, hingga tidak ada bongkar muat yang dilakukan khawatir terjangan roket HAMAS.

Nah, yang paling parah dialami oleh perusahan-perusahaan asuransi Israel. Setiap harinya, pihak asuransi harus membayar milyaran dollar dari klaim kerusakan akibat serangan HAMAS. Kerugian sangat besar dan tentunya dirahasiakan.

Di sisi lain, para pakar militer Israel meragukan kemampuan Iron Dome, berupa rudal anti rudal yang katanya canggih. Padahal satu rudal berharga 100.000 dollar. Modal yang besar untuk menangkis serangan rudal HAMAS yang tarapnya baru home industry.

Melihat kerugian Israel, Mesir tiba-tiba mengusulkan gencatan senjata. Usulan militer Mesir tidak didasari rasa empati atau spirit persaudaraan sesama muslim terhadap rakyat Gaza. Namun lebih didasari pada kekhawatiran, jika Israel harus bangkrut dan dipermalukan dunia. Allahu  Akbar!

SUMBER 

Read More

Membongkar 'Keanehan' Quick Count SMRC-LSI yang Menangkan Jokowi-JK

Oleh Tras Rustamaji.
Tampaknya saya harus buat notes mengenai quick count ini karena ada beberapa teman yang minta penjelasan. Baiklah, saya tuliskan yang runut biar mudah dipahami.

Teman-teman facebook saat ini mungkin mengenal saya sebagai pendukung Prabowo. Ya memang betul saya memilih Prabowo, tapi lihat di timeline saya, saya tidak pernah melakukan kampanye hitam kepada siapapun. Tapi please untuk urusan data statistik tolong inget saya bukan sebagai pendukung capres, tetapi sebagai penikmat matematika, sebagai juara matematika semasa di sekolah dulu, peserta Olimpiada Matematika di Jerman. Karena itulah saya tertarik mengamati quick count ini.

Setiap pemilu saya tertarik untuk 'menilai' lembaga-lembaga survey dgn membandingkan ramalan vs hasilnya. Dan berikut ini yang ingin saya 'nilai'.

(gbr1)

Seperti terlihat dari data survey di atas, ada 16 lembaga survey yang menjagokan Prabowo dan 4 survey yang menjagokan Jokowi.  Lembaga Survey manakah yang paling akurat? Saya nggak mau nunggu sampai KPU selesai menghitung suara, saya percaya quick count. Dan saya pilih SMRC sebagai rujukan quick count kali ini. SMRC dalam quick count ini mengambil sejumlah 4000 TPS sebagai sample, yang mana sudah bisa dianggap cukup. Tapi bukan cuma nilai suara akhir yang dipajang di TV yang saya pantau, saya melototin data real time yang ditampilkan di http://www.komunigrafik.com/pilpres2014/stabilitas.php yang selalu update setiap ada data baru masuk.

Kurva stabilitas ini sangat penting dalam menilai hasil quick count sementara. Dengan memantau kurva stabilitas data, maka jelas terlihat volatilitas data, seperti terlihat pada grafik di bawah in yang saya capture pada pukul 13.05

(gbr2)

Seperti terlihat di atas, pada data awal Jokowi unggul 90%:10% di 6 tps pertama yang dimasukan datanya, kemudian berangsur-angsur turun sampai di titik sekitar 60-66 TPS di mana terjadi perpotongan kurva yang menandakan suara Prabowo:Jokowi 50:50.

Kemudian setelah data masuk 66-84 TPS suara prabowo sekitar 60%:40%. Hal ini sesuai dengan tweet dari @saifulmujani di bawah ini yang menyebutkan pada "Hasil QuickCount SMRC pukul 11:58 - PH 63.78% JJ 36.22%. Data masuk 1.65%."

(gbr3)

Dan selanjutnya Prabowo unggul terus dengan nilai yang masih variative, sampai pada pukul 13:05 di mana gambar kurva stabilitas suara di atas saya ambil. Dan saat itu sesuai dengan tweet smrc ,"Hasil QuickCount SMRC pukul 13:05 - PH 52.94% JJ 47.06%. Data masuk 13.78%."

(gbr4)

Pada saat itu sebetulnya kurva suara sudah mulai stabil di mana Prabowo unggul sekitar 53%:47% seperti tweet smrc pada jam 13.05 tsb, tetapi dengan margin error 6.5% (? yg benar margin error 0,62%), maka selisihnya 6% masih lebih kecil daripada margin error nya. Data yang masuk saat itu 13,78% (dari 546 TPS)

Pada saat itu sebetulnya saya sudah ingin mengambil kesimpulan bahwa Prabowo yang menang dengan melihat hasil quick count SMRC tsb karena seperti terlihat pada stabilitas suara sudah mulai datar, namun saya masih ingin menunggu data berikutnya supaya lebih yakin.

Tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Pada saat grafik refresh terjadi (buat yang paham IT, ada AJAX call yang mengupdate data dan grafik) dan hasilnya berbalik 180 derajat, seperti pada gambar di bawah:

(gbr5)

Seperti terlihat pada gambar di atas pada jam 13:19 posisi suara sekarang adalah 47.3% : 52.7% untuk keunggulan Jokowi dengan jumlah suara masuk 17.65% dari sebelumnya 13.78%.

Hal tersebut berarti dalam waktu 14 menit tersebut ada tambahan data 3.87% atau sekitar 154 TPS. Dengan penambahan suara tersebut suara Prabowo turun sebesar 5.64% sedangkan suara Jokowi naik sebesar 5.64%!

Maka dugaan saya adalah data yang baru masuk adalah dari kantong-kantong Jokowi. Tetapi saya perhatikan data-data dari kantong Jokowi sudah masuk lebih dahulu seperti Papua, Sulawesi, Bali, Kalimantan, dan Indonesia Timur pada umumnya. Hal ini bisa dilihat dari peta berwarna merah yang mendominasi pada tahap awal quick count. Intinya SMRC harus terbuka mengenai data apa yang masuk pada pukul 13.05-13.19 tsb.

Dan yang lebih aneh sebetulnya adalah kurva stabilitas suara jadi berubah! Tidak ditemukan lagi posisi cross (persilangan) di mana Prabowo menyalib Jokowi dan terus unggul sampai data ke 546 seperti pada kurva sebelumnya (lihat gbr2), dan digantikan dengan kurva seperti di bawah ini:

(gbr6)

Kurva Stabilitas (2) menunjukan bhw Prabowo tdk pernah menyalip JKW --- padahal faktanya menyalip

Hal inilah yang membuat saya bingung. Seharusnya di dalam kurva stabilitas suara tetap menunjukkan adanya posisi di mana Prabowo sempat unggul pada rentang data 68-546 seperti pada gambar sebelumnya. Kenapa jadi hilang bagian kurva yang menyatakan Prabowo sempat unggul?  Apa penjelasan logisnya?

Saya tidak bisa memastikan, tetapi yang jelas ada 'koreksi' data terhadap data sebelumnya. Hal ini yang harus dibuka oleh SMRC. Tanpa keterbukaan akan menyebabkan spekulasi.

Ada satu lagi, tapi ini mungkin di luar metodologi dan statistik tetapi mungkin bisa mempengaruhi quality: seperti terlihat di tweet SMRC di bawah ini, sedianya quick count akan dimulai pukul 13:00 WIB tetapi ternyata pada pukul 11.33 sudah mulai menampilkan data.

(gbr7)

Karena kejanggalan pada Quick Count SMRC ini akhirnya saya harus menunggu hasil KPU untuk bisa meneruskan rencana saya untuk menilai lembaga survey yang saya sebutkan di atas.

Demikian tulisan saya ini semoga bermanfaat. Mohon koreksinya kalau ada yang salah. Terimakasih.

***

UPDATE1:

Setelah TERBONGKAR PENIPUANNYA, GRAFIK ITU DIRUBAH

BACA: Ketahuan Manipulasi, Hari ini Data Quick Count SMRC-LSI Diupdate! 


UPDATE2:

SETELAH DIRUBAH, KETAHUAN LAGI KALAU GRAFIK YANG DIRUBAH ADALAH "FAKE" ALIAS PALSU. AKHIRNA WEB GRAFIK ITU SEKARANG TIDAK BISA DILIHAT LAGI. GRAFIKNYA HILANG!

Ini capture GRAFIK SMRC-LSI HILANG ... http://www.komunigrafik.com/pilpres2014/stabilitas.php

SUMBER 

Read More

Bagaimana Sistem Iron Dome Israel Hadang Roket-roket Palestina?

Israel tengah berjuang untuk memblokir roket-roket yang menghantam daerah-daerah pusat penduduknya dengan menggelar sistem pertahanan rudal Iron Dome guna mencegat roket-roket itu.

Hingga Rabu (9/7/2014) sore, sejak awal operasi bernama sandi "Protective Edge", militer Israel mengatakan bahwa sejumlah rudal dari sistem itu telah mencegat 56 roket yang ditembakkan dari Gaza. Pencegatan itu telah mencegah serangan ke Jerusalem, Tel Aviv, Asdod, Askelon, Kiryat Gat, dan di tempat-tempat lain.

Lebih dari 250 roket telah ditembakkan dari Gaza ke Israel pada periode itu, kata militer Israel. Negara itu menggunakan sistem Iron Dome hanya terhadap roket yang menuju daerah-daerah berpenduduk. Jika sebuah roket tampaknya menuju sebuah daerah kosong, sistem itu tidak aktif.

Menurut CNN, sistem tersebut merupakan inti dari strategi pertahanan Israel.

Bagaimana cara kerjanya?

Nama Iron Dome membangkitkan citra sebuah gelembung protektif di atas kota. Dalam praktiknya, sistem itu menyasar roket-roket yang datang dan menembakkan sebuah pencegat rudal demi menghancurkan roket-roket itu di udara.

Setiap perangkat peluncur punya sebuah radar pengendali tembak untuk mengidentifikasi target. Sistem itu juga memiliki peluncur rudal portabel. Iron Dome mudah diangkut, serta hanya butuh beberapa jam untuk proses pemindahan dan pemasangan.

Menurut kelompok analisis keamanan IHS Jane's pada tahun 2012, rudal Iron Dome sangat bisa bermanuver. Panjangnya hampir 10 meter, diameter sekitar 6 inci (atau 15 cm), dengan berat 90 kilogram. Hulu ledaknya diyakini membawa 11 kilogram bahan berdaya ledak tinggi. Jangkauannya mulai dari 4 kilometer sampai 70 kilometer.

Iron Dome dapat menghadapi banyak ancaman secara bersamaan, dalam segala kondisi cuaca. Israel memuji terobosan teknologi dan sistem radarnya.

"Radar mendeteksi peluncuran roket dan memberi informasi mengenai jalurnya ke pusat kontrol, yang menghitung titik prediksi dampak," kata militer Israel. "Jika memungkinkan pencegatan, sebuah rudal ditembakkan untuk mencegat roket itu. Bahan peledak dari pencegat rudal itu meledak di dekat roket, di tempat yang diperkirakan tidak akan menyebabkan korban."

Bagaimana awalnya?

Israel mulai mengembangkan sistem yang berbasis darat tahun 2007. Setelah serangkaian uji coba terbang 2008 dan 2009, pengerahan pertama sistem persenjataan itu terjadi di Israel selatan tahun 2011. Angkatan Udara Israel melaporkan tingkat keberhasilan intersepsi 70 persen pada 2011, kata IHS Jane's.

AS telah terlibat dalam pengembangan sistem itu. Awalnya, hanya perusahaan teknologi pertahanan Israel, Rafael, yang mengembangkannya. Namun, AS kemudian sangat mendukungnya.

Tahun 2014, Amerika Serikat menggelontorkan 235 juta dollar AS untuk penelitian, pengembangan, dan produksi Iron Dome, seperti dikatakan Congressional Research Service. "Ini merupakan sebuah program yang sangat penting dalam hal memberikan keamanan dan keselamatan bagi keluarga Israel," kata Presiden Obama tentang Iron Dome. "Ini merupakan program yang telah diuji coba dan telah mencegah serangan rudal di dalam Israel."

Setiap perangkat peluncur Iron Dome berbiaya 50 juta dollar AS, kata IHS Jane's. Sementara itu, biaya satu rudal setidaknya 62.000 dollar AS, menurut sejumlah pejabat Israel.

Berdasarkan laporan The Jerusalem Post, sejumlah negara lain telah menyatakan minatnya untuk membeli sistem itu, termasuk AS, Korea Selatan, dan beberapa negara NATO di Eropa.

Read More

Bagaimana Cara Kerja "Quick Count"?

Pasca-pemungutan suara pemilu presiden 9 Juli 2014, publik dihadapkan pada dua versi hasil hitung cepat atau quick count yang hasilnya berbeda. Delapan lembaga survei menempatkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dibandingkan rivalnya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara itu, empat lembaga survei lainnya menunjukkan hasil yang sebaliknya, Prabowo-Hatta menempati urutan pertama.

Bagaimana sebenarnya sebuah lembaga membangun dan membuat agar mesin quick count bekerja?

Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, quick count atau Parallel Vote Tabulation (PVTs) merupakan alat yang diadopsi dari The National Democratic Institute (NDI). Hamdi menjelaskan, quick countadalah alat untuk mengetahui hasil pemilu secara cepat dengan mengambil sampel di tempat pemungutan suara (TPS).

"Quick count bukan sekadar untuk tahu pemilu saja, tapi juga sebagai perbandingan dengan hasil resmi KPU (Komisi Pemilihan Umum). Jadi bisa dibilang ini adalah alat untuk mengawal demokrasi," kata Hamdi, saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (10/7/2014) petang.

Berikut tahapan-tahapan kerja lembaga survei saat melakukanquick count:

1. Menentukan sampel TPS

Langkah pertama membangun mesin quick count adalah menentukan sampel TPS. Hamdi mengatakan, sampel TPS yang diambil harus diambil secara acak dan representatif dengan mewakili karakteristik populasi di Indonesia.

"Semakin besar jumlah sampel TPS yang diambil, semakin kecil tingkat kesalahan atau margin of error," kata dia.

Sementara itu, Manajer Riset Poltracking Arya Budi juga menyatakan, makin besar jumlah sampel yang diambil, makin akurat hasil yang didapat. Dia juga mengatakan, metode acak (random sampling), terutama multistage random sampling juga ikut menjadi penentu akurasi selain jumlah sampel.

"Hampir semua quick count memakai metode pengacakan sehingga persebaran merata dan proporsional. Kalau di luar pengacakan, hasilnya bisa jadi berbeda meski jumlah sampelnya sama-sama 2.000 TPS," ujar Arya.

Dia menjelaskan, penentuan sampel di Poltracking dilakukan di tingkat pusat. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, kata Arya, penentuan sampel harus dilakukan mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga TPS.

"Titik krusial quick count ini ada di sampling (penentuan sampel). Semakin ketat melakukan sampling, semakin bagus (hasilnya). Akurasi berbicara di level sampling," jelasnya.

Hamdi menambahkan, jumlah sampel TPS juga terkait dengan alokasi dana yang dimiliki. Semakin banyak jumlah sampel, kata dia, semakin besar pula dana yang dikeluarkan karena berkaitan dengan honor para relawan.

2. Merekrut relawan

Arya mengatakan, merekrut relawan adalah langkah kedua membangun tahapan melakukan quick count, setelah menentukan sampel TPS. Para relawan ini bertugas memantau TPS hingga rekapitulasi suara untuk kemudian mengirimkannya ke pusat data.

Menurut Arya, dalam prosedur standar lembaganya, para relawan direkrut berdasarkan asal kelurahan di mana sampel TPS berada. Alasannya, para relawan bisa lebih mengetahui tantangan geografis dan sosial wilayah TPS.

Selain itu, kata Arya, Poltracking juga membekali para relawan dengan pelatihan mengenai quick count. Selain memberikan logistik, relawan akan mendapat pengetahuan dan keahlian dari tutor di tingkat provinsi.

Poltracking juga menerapkan quality control dua lapis terkait relawan. Pertama, ada spotchecker yang bertugas secara acak untuk mengetes pengetahuan relawan mengenai quick count di TPS. Kedua, keberadaan relawan harus diketahui oleh pihak Kelompok Panitia Penyelenggara Suara (KPPS) setempat.

"Kami punya prosedur setiap relawan, kuesionernya ditandatangani atau dicap oleh KPPS setempat sebagai bukti kalau dia ada di TPS. Kita juga menyimpan nomor telepon KPPS kalau sewaktu-waktu dibutuhkan," terang dia.

Sementara itu, Hamdi mengatakan, komponen terbesar pengeluaran uang dalam proses quick count memang membayar honor para relawan.

Arya juga mengakui, mesin quick count Poltracking menggunakan alokasi dana yang besar. Namun, ia enggan menyebutkan besaran dana yang dikeluarkan, termasuk besaran honor yang dibayar kepada setiap relawan.

3. Simulasi quick count

Setelah mesin quick count terbentuk, langkah selanjutnya adalah menguji coba apakah mesin tersebut telah bekerja dengan baik. Arya mengatakan, Poltracking melakukan simulasi quick countselama seminggu sebelum pemilu presiden.

Simulasi ini bertujuan untuk mengetahui letak kelemahan mesinquick count. Dengan demikian, kata dia, human error dantechnical error tidak terjadi pada hari-H.

"Quick count ini kami selenggarakan tidak main-main. Kami ingin memastikan mesin itu bekerja sesuai prosedur dan metode yang ditentukan pusat," ujar Arya.

4. Mengirim rekapitulasi ke pusat data

Hamdi mengatakan, para relawan yang memantau di setiap TPS biasanya akan mengirim hasil rekapitulasi suara dalam formulir C-1 dengan menggunakan layanan pesan singkat atau SMS. Mereka mengirimkan hasil rekapitulasi ke pusat data.

"Setelah masuk ke data center, kemudian ditabulasi," kata dosen di Departemen Psikologi UI itu.

Arya menambahkan, Poltracking juga menggunakan layanan call center yang terdiri dari 50 orang yang berada di tingkat pusat. Penggunaan call center itu, kata dia, bertujuan untuk menjemput data di lapangan yang terlambat masuk.

5. Mengolah data dan menampilkan hasil

Setelah data lapangan masuk ke pusat data, maka data tersebut akan diolah melalui perangkat lunak (software) yang dibuat oleh programer. Hamdi mengatakan, lembaga survei yang relatif lebih mapan biasanya memiliki software yang canggih untuk mengolah data.

Menurut Arya, Poltracking memiliki server pusat yang melakukan rekapitulasi dan pengumpulan data. Proses pengolahan data dilakukan dengan menerapkan ilmu statistik yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Hamdi mengatakan, data yang berasal dari lapangan akan terus masuk dan puncaknya biasanya terjadi sekitar pukul 14.00 hingga 15.00. Biasanya, kata dia, hasil quick count mulai stabil saat data yang masuk sudah mencapai 80 persen.

"Makanya, meski data belum masuk semua, terkadang lembaga quick count sudah mengumumkan hasilnya kepada masyarakat siapa yang menjadi pemenang pemilu," kata dia.

Read More

Save Gaza Save Palestine

#Doa untuk Gaza
Mohon do'anya untuk  saudara2 kita muslim palestina yg skrg dibombardir oleh Yahudi Laknatulloh..                        
       اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَ الْمُسلِمِين

Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum Muslimin

اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَاننَاَ الْمُسلِمِين وَ المُجَاهِدِينَ فِي فِلِسْطِين

Ya Allah, tolonglah kaum Muslimin dan Mujahidin di Palestina

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ إِيمَانَهُمْ وَ أَنْزِلِ السَّكِينَةَ عَلَى قُلُوبِهِم وَ وَحِّدْ صُفُوفَهُمْ

Ya Allah, teguhkanlah Iman mereka dan turunkanlah ketenteraman di dalam hati mereka dan satukanlah barisan mereka

اللَّهُمَّ أَهْلِكِ الْكَفَرَةَ وَ المُشْرِكِينَ

Ya Allah, hancurkanlah kaum kuffar dan kaum musyrikin

اللَّهُمَّ دَمِّرِ الْيَهُود وَ إِسْرَآئِل وَ شَتِّتْ شَمْلَهُم وَ فَرِّقْ جَمْعَهُمْ

Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah kesatuan mereka

اللَّهُمَّ انْصُرْ المُجَاهِدِينَ عَلَى أَعْدَائِنَا أَعْدَاءَ الدِّين

Ya Allah, menangkanlah kaum Mujahidin atas musuh kami musuh agama

بِرَحْمَتِكَ يَآ أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ                       آمِينْ يارب العالمين
Alfatihah

#SaveGaza #SaveSyria

Jangn berhenti mnyebarkan do'a ini.

Read More

Joko Widodo

Joko Widodo atau Jokowi (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961; umur 53 tahun) adalah politikus Indonesia dan Gubernur DKI Jakarta. Ia adalah mantan Wali Kota Surakarta (Solo) dari tahun 2005 sampai 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota.^[5] Dua tahun sementara menjalani periode keduanya di Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memasuki pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).^[6]
Walaupun pada masa kecilnya pernah tergusur sebanyak tiga kali,^[7] ia mampu diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dan setelah lulus berhasil menjadi pengusaha furnitur.^[7] Setelah itu, karier politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005.^[8] Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik.^[9] Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan,^[10] berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan,^[11] dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional.^[11] Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang "memanusiakan manusia".^[12] Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010 ia terpilih lagi dengan suara melebihi 90%.^[13] Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.^[6]
Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2012, dan kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang "baru" dan "bersih", meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun.^[14] Ia akan menjabat selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2017. Selama menjabat sebagai gubernur, ia melancarkan berbagai program seperti Kartu Jakarta Sehat,^[15] Kartu Jakarta Pintar,^[16] lelang jabatan,^[17] pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) dan Monorel,^[18][19] pengembalian fungsi waduk dan sungai,^[20] serta penyediaan ruang terbuka hijau.^[21]
Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya melambung tinggi dan ia terus menjadi sorotan media.^[22][23] Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014.^[24] Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan bahwa nama Jokowi terus diunggulkan.^[25] Pada awalnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan Calon Presiden PDI-P sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014.^[26] Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi telah menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden dari PDI-P, tiga minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan dua hari sebelum kampanye.^[27]

Masa kecil

Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo.^[28] Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono.^[29] Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuh desa di Boyolali.^[30] Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 111 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.^[31]
Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun.^[7][32] Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil memengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Wali Kota Surakarta saat harus menertibkan permukiman warga.^[33]
Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta.^[34] Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta.^[35]

Masa kuliah dan berwirausaha

Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi "Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta".
Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area Hutan Pinus Merkusii di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil tujuh bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik Pakdenya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal Rp 30 juta dari Ibunya.^[36]
Usaha ini membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, "Jokowi". Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya.^[32]

Wali Kota Surakarta

Selebaran kampanye Jokowi untuk menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005.

Jokowi dan wakilnya F.X. Hadi Rudyatmo.

Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%.^[8] Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri.^[9] Berkat pencapaiannya ini Jokowi terpilih kembali sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2010 dengan persentase suara sebesar 90,09%.^[13]

Rebranding Solo

Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu "Solo: The Spirit of Java". Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman.^[11] Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya.^[37]
Rebranding ini turut didukung dengan pengembangan citra kota Solo sebagai "kota budaya" dan "kota batik". Pada tahun 2011, misalnya, Solo menjadi ibukota batik Indonesia.^[38] Selain itu, sejak tahun 2008, kota Solo setiap tahunnya selalu mengadakan Solo Batik Carnival.^[39] Di bawah kepemimpinan Jokowi pula kota Solo dikembangkan sebagai kota MICE, yang merupakan singkatan dari meetings (pertemuan), incentives (insentif), conferencing (konferensi), dan exhibitions (pameran).^[11] Sebagai tindak lanjut branding, Jokowi aktif melakukan pendekatan kepada para penanam modal, terutama pengembang properti untuk menyediakan fasilitas konvensi dan hotel.^[11] Ia juga mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007, Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran. Selain itu, Solo menjadi tuan rumah Euro-Asia World Heritage Cities Conference and Exhibition pada tahun 2008, Solo International Ethnic Music Festival (SIEM) pada tahun 2007 dan 2008 dan International Performing Arts Festival pada tahun 2009.^[11]

Mendamaikan Keraton Surakarta

Pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono XII wafat tanpa sempat menunjuk permaisuri maupun putera mahkota, sehingga terjadi pertentangan antara kedua putranya, Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (SDISKS) Paku Buwono XIII dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung Tedjowulan. Selama tujuh tahun ada dua raja yang ditunjuk oleh kedua pihak di dalam satu Keraton.^[40]
Konflik ini akhirnya mendorong campur tangan pemerintah Republik Indonesia dengan menawarkan dualisme kepemimpinan, dengan Paku Buwono XIII sebagai Raja dan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai wakil atau Mahapatih. Penandatanganan kesepahaman ini didukung oleh empat perwakilan menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun konflik belum selesai karena beberapa keluarga keraton masih menolak penyatuan ini.^[41]
Puncaknya adalah penolakan atas Raja dan Mahapatih untuk memasuki Keraton pada tanggal 25 Mei 2012. Keduanya dicegat di pintu utama Keraton di Korikamandoengan.^[42] Jokowi akhirnya berperan menyatukan kembali perpecahan ini setelah delapan bulan menemui satu per satu pihak keraton yang terlibat dalam pertentangan.^[43] Pada tanggal 4 Juni 2012 akhirnya Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan berakhirnya konflik Keraton Surakarta yang didukung oleh pernyataan kesediaan melepas gelar oleh Panembahan Agung Tedjowulan, serta kesiapan kedua keluarga untuk melakukan rekonsiliasi.^[44]

Pembenahan pedagang kaki lima

Program yang mencuatkan namanya selama menjadi Wali Kota Solo adalah pembenahan pasar dan pedagang kaki lima. Salah satu contohnya adalah pedagang kaki lima di Monumen 45 Banjarsari. Jokowi menggunakan pendengkatan nguwonke wong atau memanusiakan manusia sehingga tidak memaksa atau pun menggusur pedagang, sebaliknya mengedepankan dialog dan makan siang bersama agar pedagang mulai berani menumpahkan keluhannya langsung. Selain itu, dibuka pula jalur diskusi di mana saja, seperti di Balai Kota, warung, wedangan, pinggir jalan, hingga di Loji Gandrung.^[12]
Setelah 54 kali sesi makan siang bersama selama 7 bulan, pedagang mulai luluh dan Pemerintah Kota Solo mengistimewakan para pedagang yang bersedia pindah dengan membuatkan arak-arakan hingga ke tempat baru.^[12]

Konflik dengan Bibit Waluyo

Pada Juni 2011, Joko Widodo menolak pendirian mal di lokasi bekas pabrik es Saripetojo untuk membatasi maraknya pasar modern dan melindungi pasar tradisional.^[45] Kebijakan pendirian mal ini merupakan kebijakan dari Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo,^[45] sehingga Bibit mengatakan Jokowi "bodoh" karena menentang kebijakan gubernur.^[45] Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari warga Solo, yang bahkan menolak kehadirannya di kota Surakarta.^[46] Jokowi sendiri menanggapi dengan santai, dan menyatakan bahwa "saya itu memang masih bodoh. Masih harus banyak belajar ke banyak orang".^[45]

Pembenahan transportasi umum

Pada masa kepemimpinan Jokowi, Batik Solo Trans (atas) dan Sepur Kluthuk Jaladara (bawah) diperkenalkan

Untuk urusan transportasi umum, berbagai jenis angkutan telah direalisasikan, seperti Batik Solo Trans yang merupakan bus yang beroperasi di dalam kota dan menghubungkan kota Solo dengan Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo.^[10] Untuk mengintegrasi sistem transportasi, pemerintah Solo dan Yogyakarta menandatangani Nota kesepahaman terkait penggunaan kartu pintar pada Kereta api Prambanan Ekspress yang menghubungkan kedua kota tersebut yang dapat digunakan pula pada Batik Solo Trans dan Trans Jogja.^[10]
Jokowi pada tahun 2009 juga meluncurkan kereta wisata peninggalan Belanda yang disebut Sepur Kluthuk Jaladara. Kereta yang dibuat pada tahun 1896 dan menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar ini melintasi Kantor Wali Kota Surakarta, Loji Gandrung, Museum Radi Pustaka, Museum Batik Danar Hadi, dan Stasiun Sanggrah, sebelum akhirnya kembali ke Stasiun Purwosari.^[47] Selain itu, pada 20 Februari 2011, bus tingkat Werkudara juga dioperasikan dan segera menjadi salah satu ikon kota Solo.^[48]
Pada Juli 2011, Jokowi meluncurkan Railbus Batara Kresna yang melayani rute Sukoharjo-Surakarta. Railbus yang mulai dioperasikan pada Agustus 2012 ini dibuat oleh PT INKA. Namun, pada November 2012, railbus ini tidak berjalan lagi karena mengalami kerugian, dan permintaan subsidi oleh Wali Kota Solo saat itu F.X. Hadi Rudyatmo ditolak oleh DPRD Surakarta.^[49]

Hari bebas kendaraan bermotor

Pada tahun 2010, Jokowi menggagas hari bebas kendaraan bermotor di sepanjang Jalan Slamet Riyadi setiap hari Minggu dari pukul 6 hingga 9 pagi, walaupun jalanan sudah didatangi pejalan kaki dari pukul 5 pagi.^[50] Selain itu, pada hari Sabtu 31 Desember 2011 dan Minggu 1 Januari 2012, kota Surakarta berhasil mengadakan malam bebas kendaraan bermotor pertama di Indonesia.^[51]

Pembenahan pendidikan dan kesehatan

Di Solo, Jokowi menetapkan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS).^[52] Program PKMS menyediakan layanan kesehatan gratis untuk rakyat miskin di Solo.^[53] Pemegang kartu PKMS terdiri dari dua kelas, yaitu "Gold" dan "Silver".^[53] Kelas "Gold" diberikan untuk warga yang benar-benar miskin (sehingga semua biaya kesehatannya ditanggung pemerintah), sementara warga kota yang belum mempunyai jaminan kesehatan mendapatkan kelas "Silver".^[53] Sementara itu, kartu BPMKS diberikan kepada siswa SD dan SMP di Solo yang miskin agar dapat mengenyam pendidikan tanpa dipungut biaya (baik iuran bulanan maupun biaya operasional) di sekolah negeri atau swasta.^[54] Terdapat tiga jenis kartu, yaitu "Platinum", "Gold", dan "Silver".^[54] Kartu Platinum diberikan untuk siswa yang bersekolah di sekolah plus (sekolah gratis dari program pendidikan di Solo), sementara kartu Gold diberikan kepada warga miskin dan kartu Silver untuk warga mampu.^[54] Pemegang kartu Platinum dibebaskan dari iuran bulanan, uang gedung, dan biaya pribadi seperti tas, sepatu, buku, sementara pemegang kartu Gold dibebaskan dari biaya operasional dan pemegang kartu Silver diperlakukan seperti pemegang kartu Gold.^[54] Namun, pembebasan biaya tidak berlaku untuk siswa SMA dan SMK, walaupun mereka akan disubsidi sebesar 50%.^[54]

Beberapa peninggalan Jokowi di Solo. Dari kiri atas searah jarum jam: Pasar Windujenar, Omah Sinten di kawasan Ngarsopuro yang telah diperbaharui, Halte Bus Batik Trans Solo di Jalan Slamet Riyadi, dan pintu masuk ke Taman Sriwedari yang telah diremajakan.

Selama enam bulan pertama tahun 2012, 15.235 kartu PKMS Silver dan 47.940 kartu PKMS Gold dibagikan kepada rakyat Solo dengan biaya Rp 10,9 miliar, sehingga pada saat itu terdapat 221.722 kartu PKMS Silver dan 14.181 kartu PKMS Gold yang telah didistribusikan.^[52]

Solo Techno Park dan Esemka

Pada masa kepemimpinan Jokowi, pembangunan Solo Techno Park diselesaikan. Kompleks yang dibangun di wilayah seluas 7,1 hektare di Jebres ini dimaksudkan sebagai tempat produksi dan pelatihan teknik.^[55] Pada tahun 2012, Jokowi menjadikan Esemka (yang merupakan mobil rakitan siswa-siswa Sekolah Menengah Kejuruan) sebagai mobil dinas resmi Jokowi.^[56] Inisiatif Jokowi membuat Esemka mendapat perhatian media nasional.^[56] Solo Techno Park sendiri akan dijadikan sebagai pusat produksi massal mobil Esemka.^[55] Namun, mobil ini tidak lolos uji kelayakan nasional,^[55] sehingga proyek tersebut mangkrak dan lembaga Solo Techno Park pada tahun 2014 memproduksi mesin cetak digital.^[57]
Pada tahun 2011, Jokowi juga menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Direktur Utama PT GMF AeroAsia Richard Budihadianto mengenai pengembangan kemampuan penyediaan sumber daya manusia dalam bidang perawatan pesawat terbang, sehingga Solo Techno Park menjadi tempat pelatihan teknisi pesawat terbang.^[58]

Peninggalan lain

Pada 13 April 2008, Jokowi mendirikan tempat wisata kuliner malam di Solo yang disebut Galabo (Gladag Langen Bogan).^[11] Taman Balekambang yang sebelumnya terbengkalai juga diubah menjadi taman botani kecil yang dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi. Ditambah lagi, Terminal Bus Tirtonadi diremajakan, sementara Taman Tirtonadi di dekatnya dijadikan ruang terbuka.^[11]
Jokowi juga membangun dan meremajakan beberapa pasar, seperti Pasar Windujenar pada tahun 2010^[59] dan Pasar Burung Depok.^[60] Pasar Windujenar terletak tepat di kawasan Ngarsopuro yang turut disulap menjadi artistik dan dilengkapi dengan ruang terbuka untuk masyarakat.^[61] Kawasan ini kemudian terhubung dengan Jalan Slamet Riyadi yang dipercantik dengan keberadaan taman dan fasilitas internet gratis.^[11] Jokowi juga melancarkan penataan koridor city walk di kawasan Kapten Mulyadi dan Mayor Kusmanto yang turut dilengkapi dengan fasilitas untuk pejalan kaki dan taman kota.^[60]
Di bawah kepemimpinan Jokowi, pemkot Surakarta mendukung pengadaan toilet umum, hingga kota Solo terpilih menjadi tuan rumah World Toilet Summit ke-13 pada tahun 2013.^[62] Toilet umum dibangun di beberapa tempat wisata seperti di Slamet Riyadi, Gladag Langen Bogan, dan Kampung Batik Laweyan, dengan dana dari pemkot dan perusahaan swasta yang mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan.^[62]
Menurut Rushda Majeed dalam studi kasusnya mengenai kota Solo, Jokowi telah memperbaiki kondisi permukiman kumuh, meningkatkan layanan kesehatan, dan mereformasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi.^[9] Ia juga membuka proses keuangan untuk umum dan menyediakan one-stop service bagi mereka yang hendak membuat izin bisnis atau izin-izin lainnya.^[9]

Gubernur DKI Jakarta

Suasana di posko pemenangan Jokowi di Jalan Borobudur 22

Lihat pula: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, 2012

Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta^[63] pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu Prabowo Subianto juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan Calon Gubernur.^[64] Pada saat itu, PDI Perjuangan hampir memilih untuk mendukung Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan.^[65] Sebagai wakilnya, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur.^[66]
Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon petahana yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam satu putaran.^[67] Selain itu, PKS yang meraup lebih dari 42 persen suara untuk Adang Daradjatun di pilkada 2007 juga mengusung Hidayat Nur Wahid yang sudah dikenal rakyat sebagai Ketua MPR RI periode 2004-2009. Dibandingkan dengan partai lainnya, PDIP dan Gerindra hanya mendapat masing-masing hanya 11 dan 6 kursi dari total 94 kursi, jika dibandingkan dengan 32 kursi milik Partai Demokrat untuk Fauzi Bowo, serta 18 Kursi milik PKS untuk Hidayat Nur Wahid.^[68] Namun LP3ES sudah memprediksi bahwa Jokowi dan Fauzi Bowo akan bertemu di putaran dua.^[69]
Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin, dengan Fauzi Bowo di posisi kedua.^[70] Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Wali Kota Solo 2010^[71] serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya.^[72]

Pilkada 2012 putaran kedua

Selebaran kampanye Jokowi dan Basuki selama pilkada.

Potret Jokowi sebagai seorang gubernur.

Jokowi berusaha menghubungi dan mengunjungi seluruh calon,^[73] termasuk Fauzi Bowo,^[74] namun hanya berhasil bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahid^[75] dan memunculkan spekulasi adanya koalisi di putaran kedua.^[76] Setelahnya, Fauzi Bowo juga bertemu dengan Hidayat Nur Wahid.
Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo.^[77] Hubungan Jokowi dengan PKS juga memburuk dengan adanya tudingan bahwa tim sukses Jokowi memunculkan isu mahar politik Rp50 miliar.^[78] PKS meminta isu ini dihentikan,^[79] sementara tim sukses Jokowi menolak tudingan menyebutkan angka imbalan tersebut.^[80] Kondisi kehilangan potensi dukungan dari partai-partai besar diklaim Jokowi sebagai fenomena "Koalisi Rakyat melawan Koalisi Partai".^[81] Klaim ini dibantah pihak Partai Demokrat karena PDI Perjuangan dan Gerindra tetap merupakan partai politik yang mendukung Jokowi, tidak seperti Faisal Basri dan Hendrardji yang merupakan calon independen.^[82] Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS,^[83] Jusuf Kalla dari Partai Golkar,^[84] Indra J Piliang dari Partai Golkar,^[85] serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.^[86]
Pertarungan politik juga merambah ke dunia media sosial dengan peluncuran Jasmev,^[87] pembentukan media center,^[88] serta pemanfaatan media baru dalam kampanye politik seperti Youtube.^[89] Pihak Fauzi Bowo menyatakan juga ikut turun ke media sosial, namun mengakui kelebihan tim sukses dan pendukung Jokowi di kanal ini.^[90]
Putaran kedua juga diwarnai berbagai tudingan kampanye hitam, yang antara lain berkisar dalam isu SARA,^[91] isu kebakaran yang disengaja,^[92] korupsi,^[93] dan politik transaksional.^[94]
Menjelang putaran kedua, berbagai survei kembali bermunculan yang memprediksi kemenangan Jokowi, antara lain 36,74% melawan 29,47% oleh SSSG,^[95] 72,48% melawan 27,52% oleh INES,^[96] 45,13% melawan 37,53% dalam survei elektabilitas oleh IndoBarometer,^[97] dan 45,6% melawan 44,7% oleh Lembaga Survei Indonesia.^[98]
Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli mendapat 46,19%.^[99] Hasil serupa juga diperoleh oleh Quick Count IndoBarometer 54.24% melawan 45.76%,^[100] dan lima stasiun TV.^[101] Perkiraan sementara oleh metode Quick Count diperkuat oleh Real Count PDI Perjuangan dengan hasil 54,02% melawan 45,98%,^[102] Cyrus Network sebesar 54,72% melawan 45,25%.^[103] Dan akhirnya pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012-2017 menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto.^[104][105]
Sebelum dan sesudah Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia berjanji bahwa ia akan menambah 1000 unit bus Transjakarta, lalu ia bisa dihubungi wartawan 24 jam, bahwa ia akan bekerja 1 jam di kantor dan sisanya tinjau pelayanan publik. Ia juga berkata bahwa dirinya tidak akan menggusur Pedagang Kaki Lima (PKL), dan juga akan membangun kampung susun yang bukan apartemen; lalu ia akan memperbaiki sistem pendidikan dan kesehatan, memberikan penghargaan ke semua ketua RT dan RW, dan ia juga menjanjikan akan menambah ruang publik bagi remaja DKI.^[106] Pada saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, permasalahan mulai berdatangan, dan semenjak musim hujan melanda Jakarta dan masalah macet tidak usai, publik DKI mulai pesimis dan meragukan kemampuan Jokowi dalam mengatasi masalah ibukota.^[107]

Pasca Pilkada 2012

Setelah resmi menang di perhitungan suara, Jokowi masih diterpa isu upaya menghalangi pengunduran dirinya oleh DPRD Surakarta, namun dibantah oleh DPRD.^[108] Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga menyatakan akan turun tangan jika masalah ini terjadi,^[109] karena pengangkatan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak dianggap melanggar aturan mana pun jika pada saat mendaftar sebagai Calon Gubernur sudah menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya jika terpilih, dan benar-benar mengundurkan diri setelah terpilih.^[110] Namun setelahnya, DPR merencanakan perubahan terhadap Undang-Undang No 34 tahun 2004, sehingga setalah Jokowi, kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri sebagai calon.^[111]
Atas alasan administrasi terkait pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta dan masa jabatan Fauzi Bowo yang belum berakhir, pelantikan Jokowi tertunda^[112] dari jadwal awal 7 Oktober 2012 menjadi 15 Oktober 2012.^[113] Acara pelantikan diwarnai perdebatan mengenai biaya karena adanya pernyataan Jokowi yang menginginkan biaya pelantikan yang sederhana.^[114] DPRD kemudian menurunkan biaya pelantikan menjadi Rp 550 juta, dari awalnya dianggarkan Rp 1,05Miliar dalam Perubahan ABPD. Acara pelantikan juga diramaikan oleh pedagang kaki lima yang menggratiskan dagangannya.^[115]
Sehari usai pelantikan, Jokowi langsung dijadwalkan melakukan kunjungan ke masyarakat.^[116]

Pengambilalihan Sumber Daya Air

Sebelum Jokowi, pengelolaan air minum dilakukan oleh dua operator utama, Aetra (PT Thames PAM Jaya) dan Palyja (PT PAM Lyonnaise Jaya). PT Aetra Air Jakarta mengelola, mengoperasikan, memelihara sistem penyediaan air bersih, dan melakukan investasi di wilayah timur Jakarta, sementara Palyja di bagian barat Jakarta. Pemegang saham Aetra adalah Acuatico Pte Ltd dengan kepemilikan sebesar 95 persen dan PT Alberta Utilities sebesar 5 persen. Sementara Palyja melayani pasokan air bersih ke wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta sebagian wilayah Jakarta Utara dan Pusat. Palyja dimiliki Astratel sebesar 49 persen, dan Suez Environment sebesar 51 persen. Keduanya memegang kontrak dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola air di Jakarta.
Karena dianggap tidak mampu menyediakan pelayanan yang prima, maka Jokowi dan Ahok sejak awal sudah mengincar pengambilalihan pengelolaan air minum Jakarta agar lebih mudah diawasi dan dikontrol, namun niat ini terganjal penalti yang harus dibayar oleh pemerintah Pemprov jika memutus kontrak di tengah jalan.^[117] Maka usaha tersebut dilakukan dengan cara lain yaitu dengan membeli saham kedua perusahaan tersebut melalui dua BUMD milik Pemerintah Provinsi, yaitu PT Pembangunan Jaya dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Keduanya akan berusaha mengambil alih kepemilikan saham Palyja dengan rencana PT Pembangunan Jaya akan membeli sebanyak 51 persen saham Suez Environment, sedangkan PT Jakarta Propertindo mengakuisisi 49 persen saham Astratel. Namun sayangnya Palyja masih berstatus digugat oleh LBH karena usaha privatisasi air yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga akuisisi ini masih menunggu keputusan pengadilan ^[118]
Pada tanggal 10 April 2014, Jokowi menyatakan bahwa telah ditemukan titik terang pengambilalihan ini, karena pemerintah provinsi telah menemukan kata sepakat dalam menguasai kembali pengelolaan air minum. Kedua pihak merasa memiliki tujuan sama agar tidak terjadi privatisasi sumber daya air, hanya caranya saja yang berbeda. Jika pihak LBH dan LSM melalui gugatan hukum, maka Pemprov melakukan upaya pengambilalihan secara business to business. "Positif, sudah ketemu titiknya. Karena semangatnya sama. Tujuan sama agar pengelolaan air diambil alih oleh pemerintah dalam hal ini BUMD kita," kata Jokowi, usai menggelar pertemuan dengan koalisi di Balaikota DKI Jakarta.^[119]
Setelah pengambilalihan Palyja berjalan lancar, Pemprov DKI juga memberikan sinyal akan mengambil alih Aetra dengan cara serupa.^[120]

Peningkatan upah minimum provinsi

Pada 24 Oktober 2012, terjadi unjuk rasa di Balaikota yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.^[121] Awalnya buruh menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 2,79 juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei Kecukupan Hidup Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari data Februari 2012 hingga Oktober 2012,^[122] serta berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13 kesepakatan.^[123]
Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak kepada Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9 juta. Namun sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha.^[124] Akhirnya disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2,2 juta yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.^[125]
Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk menentukan UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami ketimpangan dengan daerah penyangga, namun masih layak untuk dinikmati pekerja.^[126]
Protes kembali terjadi pada akhir tahun 2013 karena buruh mendesak kenaikan kembali UMP menjadi Rp 3,7 juta,^[127] sementara pengusaha menolak angka tersebut dan menginginkan angka Rp 2,29 juta. Akhirnya diputuskan angka tengah sebesar Rp 2,44 juta. Buruh menolak karena Rp 3,7 juta angka mati^[127] dan sempat mencap Jokowi dan Ahok sebagai Bapak Upah Murah^[128] dan mengancam akan menduduki Balai Kota selama berhari-hari, namun akhirnya demonstrasi bubar dengan sendirinya dan UMP Rp 2,44 juta berlaku di DKI Jakarta sejak 1 November 2013^[129]

Pembenahan transportasi umum

Pada tanggal 10 Oktober 2013, Jokowi meresmikan pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) yang sebelumnya sempat tertunda selama bertahun-tahun.^[18] Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2013, Jokowi juga meresmikan pembangunan jalur hijau Monorel Jakarta sepanjang sebelas kilometer.^[19] Selain itu, pada November 2013, Pemerintah Daerah DKI Jakarta berencana akan mengadakan seribu bus untuk jalur Transjakarta.^[130] Namun, beberapa dari 656 bus yang dibeli dari Cina didapati sudah berkarat, sehingga dicurigai ada kecurangan yang dilakukan oleh pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.^[131] Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, Jokowi membebastugaskan Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristiono dan melantik Muhammad Akbar sebagai penggantinya.^[132] Selanjutnya pemesanan armada Transjakarta akan banyak melalui sistem E-Katalog, bukan lagi lelang.

Pendirian PT Transjakarta

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan armada Transjakarta, maka mulai 30 Desember 2013, PT Transjakarta secara resmi disahkan. Dengan demikian posisinya berdiri sendiri sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah, tidak lagi dibatasi kewenangannya sebagai Unit Pelaksana di bawah Dinas Perhubungan. Dengan menjadi perusahaan tersendiri, Transjakarta diharapkan mampu bekerja lebih efisien, lincah, dan fleksibel, termasuk saat pengadaan armada.^[133]

Rencana akuisisi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)

Sebelumnya, Pengangkutan Penumpang Djakarta atau PPD adalah BUMN berbentuk Perusahaan Umum yang berada di bawah Kementrian Negara BUMN. Karena dianggap memiliki banyak aset dan armada yang menguntungkan pengelolaan transportasi, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan pengambilalihan PPD, dengan salah satu syaratnya adalah pelunasan hutang PPD yang cukup besar, Rp 170 Miliar. Namun Basuki Tjahaja Purnama menganggap pelunasan utang ini sebanding dengan manfaat yang akan didapat oleh Pemprov DKI Jakarta. Sayangnya, proses pengambilalihan ini berbelit karena pemerintah pusat tidak memperlihatkan respon serius atas tawaran ini. Mentri BUMN, Dahlan Iskan sendiri sebenarnya sudah menyetujui pengambilalihan ini.^[134]

Pengandangan Metromini dan Kopaja

Setelah banyaknya kecelakaan yang menimpa Metromini dan Kopaja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memperketat aturan mengenai fasilitas keselamatan minimal yang dimiliki, antara lain rem, bodi keropos, speedometer, lampu, dan kaca jendela. Jika tidak bisa menunjukkan fasilitas tersebut, maka bus sedang tersebut dikandangkan.^[135]
Tindakan pengandangan ini mengundang protes dari supir Metromini yang merasa mata pencariannya terancam. Pada 29 Agustus 2013, puluhan supir Metromini memarkirkan armadanya di jalanan di depan Balaikota dan berdemo memprotes kewajiban peremajaan angkutan. Selain itu Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan saat itu, dianggap menyakiti hati para supir karena membuat pernyataan bahwa Metromini sudah tidak diperlukan lagi di Jakarta. Mereka menuntut armada yang dirazia dikembalikan, namun ditolak.^[136]
Para supir yang merasa tidak didengarkan kemudian merusak pagar balaikota dan memecahkan kaca Bus Kopaja dan Transjakarta. Karena keberingasannya, Gubernur dan Wakil Gubernur menolak menemui dan mengomentari pengaduan mereka. Para pelaku pengrusakan diancam dilaporkan ke polisi karena sudah mengarah kepada tindakan pidana.^[137]

Peluncuran bus wisata

Pada tanggal 24 Februari 2014, Jokowi meluncurkan bus pariwisata Jakarta. Bus tingkat dengan kapasitas 60 penumpang ini dapat dinikmati secara gratis dan dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik Jakarta kepada wisatawan. Bus ini beroperasi setiap hari dari pukul 09.00 hingga pukul 19.00 dengan rute dari Pasar Baru hingga Bundaran Hotel Indonesia.^[138]

Enam ruas jalan tol

Proyek enam ruas jalan tol diwariskan sejak zaman Sutiyoso dan Fauzi Bowo, namun baru mencapai peresmian kesepakatan antara pihak swasta dengan Kementrian Pekerjaan Umum sesaat sebelum Fauzi Bowo mengakhiri masa jabatannya, serta sudah ditentukan pemenang tendernya. Sehingga walaupun ditentang banyak warga, dan Jokowi pernah menentang proyek ini, namun ia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkannya.^[139][140]
Jokowi sempat memperlambat eksekusi proyek ini dengan meminta masukan warga, pengamat, pakar, Kementrian PU, investor, konsorsium pada 15 Januari 2013,^[141] namun kemudian Basuki Tjahaja Purnama mengumumkan bahwa tidak ada ada lagi istilah 6 ruas tol. Yang ada adalah integrasi seluruh tol lingkar dalam Jakarta dan dilengkapi dengan jalur bus layang.^[142] Pihak swasta menyetujui permintaan mengadakan fasilitas transportasi umum di sepanjang tol.^[143]

Mobil murah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013, pemerintah pusat Indonesia berencana mengembangkan program mobil murah. Joko Widodo menentang keras program ini karena menurutnya program ini akan memperparah kemacetan di Jakarta.^[144] Menurutnya, yang sepatutnya digalakkan adalah pengadaan transportasi massal yang murah, aman, dan nyaman.^[144] Ia pun menyurati Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono untuk mempertanyakan kebijakan ini.^[144]

Rotasi jabatan

Selama dua tahun menjabat, Jokowi melakukan banyak sekali pengubahan posisi birkorat. Di antaranya lurah dan camat melalui lelang jabatan, serta wali kota, kepala suku dinas dan dinas melalui pemberhentian dan penunjukan.^[145]

Lelang jabatan

Pada April hingga Juni 2013, Jokowi menciptakan sistem baru dalam penempatan birokrasi, yaitu lelang jabatan. Dalam sistem ini, setiap PNS diberi kesempatan yang sama untuk menduduki posisi yang diinginkannya dengan memenuhi kualifikasi dan mengikuti tes. Hasil tes diumumkan secara transparan dan pemerintah provinsi menempatkan PNS tersebut sesuai prestasi dan kualifikasinya.^[17]
Hal ini menimbulkan kontroversi dengan adanya penolakan dari lurah dan camat yang posisinya terganggu akibat seleksi ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah lurah Warakas yang mengancam akan memperkarakan sistem lelang jabatan.^[146] Ia awalnya menolak mengikuti seleksi lelang jabatan ini, namun akhirnya berhasil mendapat posisi di kelurahan Tugu Utara.^[147]
Keefektifan lelang jabatan menjadi pertanyaan setelah Basuki Tjahaja Purnama mengakui 60 persen lurah hasil lelang jabatan tidak memuaskan.^[148] Bahkan dalam waktu satu tahun, lurah Ceger dan bendaharanya tertangkap melakukan mark-up anggaran senilai Rp 450 juta dan kini menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.^[149]

Lurah Susan

Salah satu lurah yang terpilih dalam proses lelang jabatan adalah Susan Jasmine Zulkifli. Ia terpilih untuk menjabat di wilayah Lenteng Agung. Namun, penunjukkan lurah Susan menuai protes dari beberapa orang karena lurah Susan beragama Kristen, yang dianggap tidak sesuai dengan sebagian besar warga Lenteng Agung yang beragama Islam.^[150] Kontroversi ini semakin menguat setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Jokowi mempertimbangkan ulang pengangkatan lurah Susan.^[150] Namun, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak akan menurunkan lurah Susan atas dasar agama dan hanya akan mempertimbangkan kinerja para lurah.^[150]

Penggantian kepala dinas

Jokowi tercatat mengganti para kepala dinas di Jakarta. Yang paling disorot antara lain Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI, Taufik Yudi Mulyanto, Kepala Dinas Pendidikan DKI, dan Unu Nurdin Kepala Dinas Kebersihan DKI. Ketiganya ditempatkan ke posisi baru dalam Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUP2), bersama dengan empat orang lainnya.^[151]

Banjir tahunan Jakarta

Mewarisi kota yang dilewati banyak sekali sungai dan posisi beberapa wilayah yang lebih rendah dari permukaan laut, Jokowi dituntut bisa mengurangi bahkan menghilangkan banjir dari Jakarta. Dengan terlambatnya pengesahan anggaran 2013, banjir Jakarta memperlihatkan dampak besar bagi kehidupan kota tanpa diiringi pencegahan dan penanganan maksimal.^[152] Namun diakui penanganan banjir ini lebih baik jika dibandingkan banjir tahun-tahun sebelumnya.^[153]
Sepanjang tahun 2013, proyek-proyek normalisasi dalam rangkaian JEDI (Jakarta Emergency Dredging Innitiative) dilakukan intensif. Yang paling dikenal adalah pengembalian fungsi Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pesanggrahan. Usaha ini menuai banyak pujian, bahkan dari luar negeri.^[20] Dengan normalisasi ini, diakui oleh BPBD bahwa banjir 2014 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Durasi banjir memang lebih lama karena puncak musim hujan yang lebih panjang, namun luas genangan berkurang.^[154]

Pengumuman status darurat banjir

Dalam menghadapi banjir tahunan Jakarta 2013 dan 2014, Jokowi mengumumkan status tanggap darurat banjir yang memungkinkan Gubernur mengambil keputusan yang dianggap perlu untuk mengatasi bencana.^[155]

Rekayasa cuaca

Untuk mengalihkan jalur hujan yang melewati Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan BNPB, TNI Angkatan Udara, dan BPPT melalui penaburan garam NaCl agar hujan turun jauh dari Jakarta. Pada tahun 2013 proyek ini cukup berhasil mengurangi curah hujan, namun pada tahun 2014 sedikit terhambat akibat lambatnya pengesahan APBD dan perbedaan pola curah hujan dibanding tahun lalu.^[156]

Pembenahan saluran air

Melalui paket Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), Pemerintah Provinisi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Bank Dunia melakukan perawatan atas sistem saluran air di Jakarta yang berhubungan dengan kondisi banjir di Jakarta dengan total dana US$ 135.500.000. Program ini sempat memanas karena Basuki Tjahajapurnama memprotes lambannya program yang dirancang oleh Bank Dunia sehingga menuntut eksekusi lebih cepat. Jika Bank Dunia tidak bersedia, ia mempersilakan Bank Dunia menarik bantuannya. Permintaan ini dipenuhi oleh Bank Dunia.^[157]
Kali dan waduk yang menjadi target pembenahan melalui program JEDI antara lain Banjir Kanal Barat, Cakung Drain, Cengkareng Drain, Kali Angke, Kali Cideng, Kali Kamal, Kali Sunter, Kali Tanjungan, Kali Krukut-Kali Cideng-Tanah Sereal, Kali Jelakeng-Kali Pakin-Kali Besar, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Sodetan Sentiong Sunter, Kali Grogol – Sekretaris, Waduk Pluit, Waduk Melati, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, dan Waduk Sunter Timur III, Situ Mangga Bolong, Situ Babakan, Situ Rawa Dongkal dan Situ Cipondoh.^[158]

Normalisasi Waduk Pluit

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Waduk Pluit

Normalisasi Waduk Pluit menandai perbaikan sistem pengendalian banjir di Jakarta. Ditandai dengan pembongkaran sendiri hunian di bantaran oleh warga pada bulan Maret 2013. Awalnya relokasi berjalan lancar. Namun kemudian sempat terjadi ketegangan karena beberapa warga menolak dipindahkan, bahkan sampai memunculkan insiden pelaporan ke Komnas HAM. Melalui diplomasi makan siang, beberapa warga mulai terbujuk dan perlahan pindah ke berbagai rumah susun yang telah disiapkan.^[159]

Normalisasi Waduk Ria Rio

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Waduk Ria Rio

Normalisasi Waduk Ria Rio juga sempat mendapat hambatan dari warga dan pemilik tanah akibat adanya sengketa yang terjadi antara pemilik tanah dengan PT Pulomas Jaya. Warga sempat melakukan blokir, namun dibujuk untuk mau secara sukarela pindah ke rumah susun yang layak. Sementara untuk sengketa lahan, awalnya disepakati diselesaikan di pengadilan, namun kemudian pemilik tanah memberi kesempatan negosisasi penggantian harga lahan yang akan dikeruk sebagai waduk.^[160]
Jokowi menjanjikan akan membangun Opera House berkapasitas 9000 seluruhnya bertempat duduk di tepi Waduk Ria Rio.^[161]

Pandangan luas dari Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Pulo Gadung, Jakarta Timur

Normalisasi Waduk Tomang Barat

Foto Waduk Tomang

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Waduk Tomang

Waduk Tomang Barat awalnya dipenuhi ledakan populasi eceng gondok yang memperparah pengendapan dan sekaligus menggusur habitat alami yang sudah lebih dulu ada di sana. Maka dari itu pada November 2013 Waduk Tomang Barat dikeruk hingga kembali ke kedalaman yang seharusnya dan populasi eceng gondok dihilangkan dengan biaya Rp 2 miliar.^[162]

Normalisasi Waduk Rawa Bambon

Waduk Rawa Bambon awalnya hanya berupa rawa kecil di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, yang sering tergenang saat hujan lebat terjadi di sekitar Jakarta Timur dan selatan. Akibatnya warga sekitar terus-menerus mengalami banjir. Kemudian Pemprov DKI Jakarta memutuskan waduk ini dikeruk hingga kedalaman 6 meter dan dilengkapi taman seperti Waduk Ria Rio dan Pluit. Berbeda dengan Waduk Pluit dan Ria Rio, lahan sekitar Waduk Rawa Bambon relatif tidak bermasalah sehingga penuntasannya diharapkan bisa lebih cepat ^[163]

Normalisasi Kali Pesanggrahan

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kali Pesanggrahan

Karena kecilnya kapasitas dan buruknya pemeliharaan, hingga November 2012, Kali Pesanggrahan masih meluap dan merendam 2 RT di Ulujami.^[164] Sebenarnya pada tahun Desember 2010 telah ditargetkan normalisasi kali dari debit 50 meter kubik menjadi 115 meter kubik, namun masih terus tertunda akibat proses lelang yang terlalu lama. Pada masa Agustus hingga Oktober 2010 tercatat Kali Pesanggrahan telah tiga kali jebol akibat derasnya air dan sudah tuanya dinding tanggul.^[165]
Program normalisasi Kali Pesanggrahan kembali dilanjutkan melalui Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)^[166] Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementrian PU pada akhir tahun 2013 hingga 2014,^[167] serta didukung oleh proyek pembangunan sodetan Kali Pesanggrahan untuk meluruskan aliran kali di sekitar ITC Cipulir,^[168] serta pembangunan waduk di sekitar Jakarta Selatan untuk menyimpan air di hulu agar tidak membebani sungai-sungai di hilir Jakarta.^[169][170]
Pengerjaan waduk sempat terhenti karena keberatan warga atas nilai ganti rugi, namun diselesaikan dengan perundingan langsung dengan Jokowi.^[171]

Pembenahan permukiman

Pembenahan permukiman dilakukan melalui dua cara, yaitu relokasi ke rumah susun dan pembenahan melalui program kampung deret.^[172]

Kampung deret

Program yang cukup menonjol dari Jokowi adalah kampung deret. Program ini memberi kesempatan kepada warga yang ingin memperbaiki kondisi rumahnya yang tidak layak dengan syarat harus memiliki bukti kepemilikan tanah yang jelas. Daerah yang mendapat bantuan Kampung Deret yang sering mendapat sorotan antara lain Tanah Tinggi, Cipinang Besar Selatan, Petogogan, Semper Barat, dan Tambora. Pada 2013 lalu, pembangunan Kampung Deret dilakukan di 26 titik. Sementara pada tahun 2014, ditargetkan 70 Kampung Deret baru itu akan dimulai pada awal Juni 2014.^[173]

Pembangunan dan relokasi ke rumah susun

Rumah susun menjadi solusi utama untuk relokasi dalam jumlah besar. Selama Banjir Jakarta 2013, Warga Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pakin, misalnya, direlokasi antara lain ke Rumah Susun Pinus Elok, Rumah Susun Marunda, Rumah Susun Tambora, dan lainnya. Sementara pada tahun 2014, ditargetkan 100 rumah susun baru tahan gempa untuk menampung relokasi lainnya.
Selain membangun sendiri, Pemprov DKI Jakarta juga menerima hibah dari berbagai Kementrian dengan syarat mau memperbaikinya.^[174][175]

Relokasi warga penghuni waduk

Setelah banjir Jakarta 2013, diketahui bahwa waduk di Jakarta kesulitan menampung air karena pendangkalan dan pendudukan warga. Pemprov DKI kemudian melakukan relokasi secara bertahap terhadap warga yang antara lain menempati lahan waduk Pluit dan Ria Rio.^[176] Setelah melalui berbagai bujukan, termasuk di antaranya makan bersama Gubernur,^[177] akhirnya warga bersedia dipindah sehingga waduk bisa dikeruk untuk menghadapi musim banjir 2014.^[178]

Pembenahan pendidikan dan kesehatan

Jokowi sedang menyalami Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman.

Program besar yang diluncurkan pada masa Jokowi untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan adalah Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Sehat sebenarnya adalah program asuransi yang dibayarkan oleh pemprov sehingga memungkinkan masyarakat DKI Jakarta mendapat pelayanan paling dasar tanpa harus mengeluarkan uang banyak, sementara Kartu Jakarta Pintar adalah program terseleksi bagi murid yang tidak mampu agar mampu membeli peralatan dan kebutuhan pendidikan.

Kartu Jakarta Sehat

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kartu Jakarta Sehat

Program pertamanya yang langsung mendapat apresiasi adalah Kartu Jakarta Sehat, yang bertujuan mereformasi jaminan kesehatan di Jakarta. Sebelumnya, masyarakat miskin harus mengurus banyak surat dan rujukan dengan birokrasi berbelit sebelum bisa mendapat keringanan biaya kesehatan. Dengan Kartu Jakarta Sehat, masyarakat bisa langsung mendapat layanan gratis di Puskesmas dan dirujuk ke Rumah Sakit tertentu jika memerlukan perawatan lebih lanjut. Program ini ditangani oleh Askes sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang telah resmi ditunjuk oleh Undang-Undang.
Sejak diluncurkan pada 10 November 2012,^[15] Kartu Jakarta Sehat mendapat banyak kritik dan masukan dari berbagai pihak. Misalnya anggota Badan Anggaran DPRD DKI Johny Wenas yang takut KJS akan melanggar aturan dan Perda karena masih ada program serupa sedang berjalan pada tahun 2012.^[179] Saran lain datang dari Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang menganggap DKI Jakarta harus berupaya memperbaiki kurangnya infrastruktur, baik sumber daya manusia maupun alat kesehatan, serta sistem rujukan agar pasien KJS bisa ditangani dengan baik dan tepat waktu.^[180]
Kontroversi terjadi saat 16 Rumah Sakit swasta berniat mundur dari KJS karena ketidakjelasan sistem paket INA-CBGS yang hendak diterapkan Kementrian Kesehatan dalam jaminan KJS. Namun akhirnya hanya 2 Rumah Sakit yang menyatakan menghentikan layanan KJS untuk mengevaluasi ulang. Sementara 14 Rumah Sakit lainnya setuju tetap melanjutkan KJS setelah kesimpangsiuran ini dibicarakan bersama.^[181] Namun, masalah ini terlanjur berkembang menjadi konflik politik setelah beberapa anggota DPRD mengancam akan menjadikan hal ini sebagai alasan pemakzulan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur.^[182]
Hingga 2014, Kartu Jakarta Sehat terus berjalan dan mendampingi sistem penjaminan kesehatan baru oleh BPJS.

Kartu Jakarta Pintar

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Kartu Jakarta Pintar

Dalam bidang pendidikan, Jokowi meluncurkan Kartu Jakarta Pintar sejak awal masa jabatannya, tepatnya 1 Desember 2012. Peluncuran perdana Kartu Jakarta Pintar dilakukan di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan diluncurkan secara resmi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Kartu ini membantu biaya pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu di Jakarta, dengan syarat tidak boleh digunakan untuk hal konsumtif.^[16]

Razia topeng monyet

Pada tanggal 22 Oktober 2013, Jokowi mendapat sorotan media internasional^[183] dan dukungan dari pecinta lingkungan^[184] setelah meluncurkan razia topeng monyet di Jakarta. Dalam razia ini, pawai topeng monyet ditangkap namun diberikan uang pengganti Rp 1 juta asalkan bersedia memberikan monyetnya untuk kemudian dipelihara dengan lebih baik di Ragunan.^[185] Tidak hanya dianggap sebagai praktik penyiksaan hewan, monyet-monyet ini terbukti 100 persen menderita cacingan dan dikhawatirkan terinfeksi penyakit berbahaya lainnya sehingga mengancam kesehatan warga DKI Jakarta.^[186]
Namun kritik juga muncul akibat kebijakan ini, antara lain banyak hal penting lainnya menyangkut kesejahteraan warga yang harus diprioritaskan dibanding mengurusi monyet,^[187] serta kekhawatiran pawang monyet tidak mendapat bekal yang layak untuk berganti profesi.^[188]

Pembangunan RSUD Pasar Minggu

Guna mengantisipasi pengguna KJS dan BPJS yang membuat antrian panjang di berbagai rumah sakit di Jakarta, Jokowi memulai pembangunan Rumah Sakut Umum Daerah di Pasar Minggu. Rumah sakit ini berkapasitas 400 tempat tidur. Delapan puluh persen bisa dimanfaatkan oleh pengguna Kartu Jakarta Sehat. Rumah Sakit ini akan berfokus kepada usaha perawatan penderita kanker, pasien anak, dan lansia. Untuk itu, akan disiapkan 20 unit neonatal intensive care unit (NICU) untuk bayi dan 20 unit pediatric intensive care unit (PICU).^[189]

Peresmian Rumah Sakit Pekerja

Untuk mendukung pelayanan kesehatan para pekerja di sekitar Kawasan Berikat Nusantara, dibangun rumah sakit umum yang dikhususkan bagi para pekerja. Rumah sakit ini diresmikan SBY bersama Jokowi, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menkes Nafsiah Mboi, Menakertrans Muhaimin Iskandar, dan Presiden Direktur Kawasan Berikat Nusantara Sattar Taba, pada tanggal 8 April 2014. Rumah sakit ini berkapasitas 9.000 meter persegi, terdiri atas 8 lantai, dan jumlah tempat tidur yang tersedia 184 tempat tidur. Fasilitas yang disediakan antara lain pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, mulai dari rawat jalan, unit gawat darurat, unit rawat intensif, bedah sentral, ruang radiologi, ruang CSSD, laboratorium, poliklinik, medical check up, fisiotherapy, dan kamar jenazah. Rumah sakit ini dibangun dengan dana CSR BUMN dan Pemerintah DKI Jakarta memiliki 26% saham di rumah sakit ini.^[190][191]

Jakarta sebagai Kota Festival

Jokowi berharap bisa menjadikan brand Jakarta sebagai kota festival. Karena itu berbagai perayaan dan festival dirayakan di Kota Jakarta, bahkan hingga menutup jalanan dari kendaraan bermotor selama satu hari penuh. Total sebanyak 97 festival diadakan selama 2013 di Jakarta.^[192]

Jakarta Night Festival

Mulai tahun baru 2013 dan 2014, dengan konsep menjadikan Jakarta sebagai kota festival, Jokowi meluncurkan Jakarta Night Festival. Dalam perayaan tahun baru ini jalan utama di Jakarta ditutup total dari kendaraan bermotor dan disediakan berbagai panggung kesenian, pertunjukan, serta kesenian tradisional.^[193] Model ini kemudian ditiru oleh kota-kota besar lainnya, seperti Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta.^[194]

Pesta rakyat

Pada Juni 2013, Jokowi mencoba mengembalikan fungsi Pekan Raya Jakarta (PRJ) sebagai pesta rakyat dengan mengadakan beberapa festival di pelataran Monas, seperti Festival Kampung Jakarta pada 15-16 Juni 2013. PRJ dianggap sudah melenceng dari niatan awalnya karena cenderung dikunjungi oleh golongan menengah ke atas. Media menjuluki upaya Jokowi ini sebagai "PRJ tandingan". Namun, Basuki Tjahaja Purnama menampik hal tersebut dan menyatakan bahwa pesta rakyat bukan dimaksudkan untuk menyaingi PRJ.^[195][196]

Festival Keraton Sedunia

Pada tanggal 5-8 Desember 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara menggelar Pergelaran Agung Keraton Sedunia, 5-8 Desember. Acara ini menampilkan parade berbagai kostum dan kendaraan dari berbagai keraton dan kerajaan berbagai penjuru dunia, termasuk Brunei Darussalam. Menurut rencana, acara tersebut diikuti 165 keraton Nusantara dan 10 utusan kerajaan mancanegara serta dimeriahkan oleh parade kereta kencana dan dihibur 1.000 atraksi seniman.^[197]

Pembenahan tata kota

Jokowi saat sedang bertemu dengan Trond Giske.

Beratnya permasalahan Jakarta dimulai dari masalah tata ruang yang tidak dipedulikan selama puluhan tahun. Diawali dengan pengesahan RDTR, pembenahan pengurusan IMB, dan pengelolaan ruang terbuka hijau, dan pembenahan pasar dan pedagang kaki lima, Jokowi mulai membenahi masalah mendasar di Jakarta.^[198]

Pengesahan rencana detail tata ruang

Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta sebenarnya telah disusun sejak masa Fauzi Bowo, namun pengesahannya terhambat. Salah satu masalahnya adalah sosialisasi ke masyarakat belum dilakukan. Karena itu, Basuki Tjahajapurnama menuntut RDTR dibagikan kepada masyarakat melalui kelurahan setempat agar bisa mendapat masukan bersama.^[199] Para akademisi dan LSM juga diundang untuk ikut memberi pandangan masing-masing mengenai RDTR tersebut.^[200]
Pada tanggal 11 Desember 2013, RDTR dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta disahkan dan berlaku hingga 2030. Salah satu anggota DPRD dari PPP, Maman Fiermansyah, sempat melakukan walkout karena merasa pengesahan Perda RDTR dan PZ dipaksakan. Namun rekannya, Mohamad Sanusi, menyatakan sikap Maman akibat ia sendiri tidak memahami RDTR karena tidak pernah hadir saat pembahasan.^[201]
Hal menonjol dari RDTR DKI Jakarta adalah amanat penambahan 6 persen Ruang Terbuka Hijau dan adanya ruang khusus bagi pedagang kaki lima di ruang publik yang penetapannya ditentukan oleh Gubernur, serta kewajiban bagi setiap gedung perkantoran, perdagangan serta jasa di Jakarta yang berada di zona campuran menyediakan 5 persen ruang dari luas lantai fungsi perdagangan dan jasa yang ada untuk sektor informal UKM. Diharapkan dengan kewajiban ini, pemilik gedung memfasilitasi pedagang makanan dimasukkan sebagai bagian dari gedung, sehingga tidak lagi memenuhi jalanan di belakang gedung.^[202]

Pembenahan pasar dan pedagang kaki lima

Aksi paling dikenal dari Jokowi dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah di Pasar Minggu dan Pasar Tanah Abang. Jika di Pasar Minggu pedagang dipindahkan ke Lokasi Binaan PKL Pasar Minggu, maka di Blok G pedagang dipindahkan ke Blok G Tanah Abang. Awalnya pedagang mengeluh sepinya pengunjung, namun berbagai fasilitas Blok G terus dilengkapi antara lain eskalator, undian berhadiah mobil, hingga fasilitas wifi gratis.^[203]
Sebanyak lima pasar tradisional dibangun dan direnovasi dengan fasilitas memadai selama tahun 2013, antara lain Pasar Manggis, Pasanggrahan, Kebon Bawang, Kebon Duri, dan Nangka Bungur. Para pedagang dibebaskan dari sewa, namun harus turut memelihara pasar dan menaati aturan untuk tidak mengalihkan sewa atau menjual kiosnya ke pihak lain. Pedagang hanya akan dikenakan biaya perawatan, listrik, dan air saja.^[204]
Pada tahun 2014, sebanyak empat pasar tradisional lainnya juga telah selesai, antara lain Pasar Kramat Jati, Pasar Ciplak, dan Pasar Grogol, dari total 14 pasar yang akan dibenahi.^[205][206]

Izin Mendirikan Bangunan daring

Jika sebelumnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sarat praktik percaloan dan suap, sehingga mengacaukan tata kota, maka sejak 1 Februari 2014, IMB bisa diurus dari internet. Hal ini menyingkat waktu pengurusan IMB dari setengah bulan menjadi cukup 7 hari saja. Pengurusan bisa dilakukan dari rumah, warnet, atau tempat kerja.^[207]
Namun sebagai imbal baliknya, Jokowi menuntut warga agar segera mengurus IMB masing-masing karena prosesnya sudah dipermudah. Jika tidak juga memiliki IMB, bangunan-bangunan liar akan segera dirubuhkan.^[208]

Pembenahan taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau

Joko Widodo bersama Direktur Eksekutif Greenpeace Kumi Naidoo, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting, dan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Von Hernandez di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Berbagai taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau baru maupun hasil perbaikan ikut menghijaukan Jakarta. Salah satu yang cukup menonjol adalah Taman Kota Waduk Pluit, Taman Kota Waduk Ria Rio, Taman Vertikal Tugu Tani, dan Taman Mataram. Ditargetkan Ruang Terbuka Hijau Jakarta meningkat 16 persen dari target yang diamanatkan RDTR sebesar 6 persen peningkatan. Selain itu hanya diperbolehkan 40 persen lahan Jakarta untuk gedung tinggi, sementara 60 persen sisanya berupa ruang terbuka hijau yang bisa diakses oleh publik.^[21]

Reformasi keuangan dan anggaran

Selama masa pemerintahan Jokowi di DKI Jakarta, APBD DKI Jakarta terus meningkat dari awalnya Rp 41 Triliun pada 2012, menjadi Rp 72 Triliun pada 2014, atau sebesar 31 Triliun hanya dalam dua tahun.^[209][210] Hal ini dilakukan dengan mempermudah dan transparansi pajak, efisiensi pengeluaran, e-catalog dan e-budgetting.
Penyerapan APBD 2013 yang awalnya diprediksi di angka 97%, terwujud di 84,5% dan menghasilkan SiLPA Rp7 Triliun untuk digunakan pada tahun 2014.^[211] Dana berlebih ini ditetapkan dalam RAPBD 2014, Rp 2,5 triliun yang pertama dialokasikan untuk penanganan kemacetan Kota Jakarta melalui pembelian ribuan bus Transjakarta dan reguler. Dan Rp 2,5 triliun selanjutnya untuk penanganan banjir dan mengoptimalkan lima rumah pompa yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah dengan mendukung percepatan pembangunan Waduk Ciawi, dengan menganggarkan sebesar Rp 200 miliar untuk pembebasan tanah.^[212]

Calon presiden

Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program "blusukan" untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.^[22] Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya,^[25] sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.^[24] Namun, selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan beliau menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April.^[26]
Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.^[213] Ia juga mengungkapkan kesiapannya sembari mengucap "bismillah" dan mencium bendera merah putih di rumah Si Pitung.^[213] Selepas pengumuman ini, indeks IHSG melesat 152,47 poin menjadi 4.878,64,^[214] sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menguat hingga angka 11,386.^[215] Pencalonan Jokowi juga diperkirakan dapat mendongkrak suara PDIP hingga 30% dalam pemilu legislatif.^[216] Namun, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa suara PDIP gagal mencapai 20%.^[217]
Lima hari setelah deklarasinya, pada tanggal 19 Maret 2014 Joko Widodo digugat oleh Tim Advokasi Jakarta Baru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dinilai melanggar hukum perdata karena meninggalkan jabatannya sebagai gubernur sebelum merealisasikan janji-janjinya untuk melaksanakan program kerakyatan.^[218] Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengkonfirmasi bahwa pencapresan Jokowi tidaklah melanggar hukum. Ia berhak maju dan akan dengan mudah mendapat izin dari Presiden tanpa harus mengundurkan diri karena sudah diatur dalam Undang Undang No 47 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seorang kepala daerah yang hendak maju dalam Pemilihan Presiden harus mengajukan surat permintaan izin kepada Presiden dan Gamawan Fauzi tidak merasa memiliki alasan untuk menghalanginya.^[219]
Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya.^[220] Pengumuman sekaligus deklarasi tersebut berlangsung di Gedung Joeang 45 di Menteng, Jakarta.^[220] Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.^[220] Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.^[221]
Menjelang pemilihan umum presiden, terdapat berbagai macam kampanye hitam yang dialamatkan kepada Jokowi, seperti isu capres boneka,^[222] keislaman Jokowi yang diragukan,^[223] tuduhan bahwa Jokowi adalah orang Tionghoa yang merupakan putra dari Oei Hong Leong,^[224] hingga klaim bahwa ia adalah antek asing dan bahkan zionis.^[223]

Visi dan misi

Dalam dokumen yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum, visi misi Jokowi-Jusuf Kalla diberi judul "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian'". Visi misi tersebut dimulai dengan memaparkan tiga masalah utama bangsa, yaitu "merosotnya kewibawaan negara", "melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional", dan "merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa". Selanjutnya, mereka menyatakan akan menggunakan Pancasila dan Trisakti sebagai panduan. Dokumen sepanjang 42 halaman tersebut kemudian merincikan visi, misi, dan program yang akan mereka jalankan bila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, dengan 12 agenda strategis untuk mewujudkan kedaulatan politik Indonesia, 16 agenda strategis untuk kemandirian ekonomi, dan 3 agenda strategis untuk Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan, dengan 9 agenda di antaranya menjadi agenda prioritas.^[225] Sementara itu, dalam dialog langsung dengan presenter Metro TV Prisca Niken pada malam tanggal 24 Mei 2014, Jokowi juga menyatakan bahwa visi misinya adalah "revolusi mental dari negativisme menjadi positivisme", karena menurutnya Indonesia seringkali tidak percaya diri dalam menghadapi tantangan zaman walaupun Indonesia adalah negara yang besar.^[226]
Di media, Joko Widodo pernah menyatakan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia perlu difokuskan pada dua sektor, yaitu pertanian dan energi.^[227] Menurutnya, "ke depan, kita sebagai perusahaan, korporasi, atau negara sebaiknya punya program utama, apa yang mau kita fokuskan. Negara kita hanya ada dua yang harusnya kita fokuskan: pertanian, sehingga terjadi kedaulatan pangan; dan kedua, energi".^[227] Jokowi berpendapat bahwa kebijakan pertanian Indonesia tidak maksimal karena pemerintah tidak mengoptimalkan kebijakan pada sektor pertanian dan kelautan.^[227] Ia juga meyakini bahwa alokasi anggaran untuk perguruan tinggi dan penelitian pertanian perlu ditingkatkan untuk menuai hasil yang optimal.^[227]
Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia perlu menghentikan impor sapi dan mulai beralih menjadi produsen untuk mencapai swasembada sapi. Namun, ia tidak memaparkan bagaimana pembatasan impor sapi dapat menstabilkan harga daging sapi di pasaran atau bagaimana pemerintah seharusnya menggenjot produksi daging sapi nasional.^[228]
Perihal pendidikan, Jokowi mengatakan bahwa pendidikan adalah modal dasar pembangunan manusia.^[229] Menurutnya, revolusi mental perlu diawali dari dunia pendidikan. Maka dari itu, ia mengusulkan agar di Sekolah Dasar 80 persen pendidikan karakter, sementara 20 persen untuk pengetahuan. Jokowi juga mengungkapkan bahwa di Sekolah Menengah Pertama jatah untuk pendidikan karakter diturunkan menjadi 60% dan pengetahuan dinaikkan menjadi 40%, sementara di Sekolah Menengah Atas, pendidikan karakter menjadi 20%, dan pengetahuan menjadi 80%.^[230]
Untuk meningkatkan efektivitas, mengurangi biaya, dan mengatasi masalah kesenjangan harga antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya, Jokowi memiliki visi untuk membangun "tol laut", yaitu pengadaan kapal-kapal besar pengangkut barang ke seluruh pelosok Indonesia, dengan intensitas keberangkatan setiap hari. Ia juga mengungkapkan niatnya untuk membangun rel kereta api ganda di setiap pulau di indonesia.^[231]

Agama

Jokowi memeluk agama Islam dan bercerita bahwa ia pertama kali naik haji pada tahun 2003, dan sesudahnya umrah minimal empat kali.^[232] Namun, menjelang pemilihan umum presiden 2014, muncul berbagai tudingan yang mempertanyakan keislaman Jokowi, sehingga pada tanggal 24 Mei 2014 Jokowi menyatakan bahwa ia adalah bagian dari "Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45."^[233] Ia juga menyatakan bahwa ia bukan bagian dari kelompok Islam yang "sesuka hatinya mengafirkan saudaranya sendiri", "menindas agama lain", "arogan dan menghunus pedang di tangan dan di mulut", "suka menjejerkan fustun-fustunnya", "menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan sorban", atau "membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat".^[233]

Penghargaan

Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008".^[234] Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.^[235]
Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima.^[236]
Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat.^[237] Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil.^[238] Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke 3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya.^[239] Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima.^[240]
Atas kemampuannya mensosialisasikan program-progam pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia diganjar sebagai Marketer of The Year 2012 oleh Markplus Conference 2013, Marketing: Into Innovation and Technology.^[241]

No	Penghargaan dari	Kategori / Nama Penghargaan	Keterangan
1	Presiden Republik Indonesia	Bintang Jasa Utama	Kepala daerah yang mengabdi kepada rakyat
2	Presiden Republik Indonesia	Piala Citra Bhakti Abdi Negara 2008, 2009 dan 2010	Pelayanan Publik dan Piala Citra Bidang Pelayanan Prima Tingkat Nasional (2008), Kinerja Kota dalam Penyediaan Sarana Pelayanan Publik, Kebijakan Deregulasi, Penegakan Disiplin dan Pengembangan Manajemen Pelayanan (2009) dan Inovasi Pelayanan Prima (2010)
3	Dompet Dhuafa	Agent of change Kemandirian	Perhatian atas anak-anak yang kurang beruntung
4	RMOL	Democracy Award: Manusia Bintang	Bersama-sama Fauzi Bowo menyemarakkan kompetisi demokrasi di Pilkada DKI
5	Men's Obsession	Decade Award: Rising Leader	Penghargaan untuk tokoh lintas bidang yang terpilih
6	Kemkominfo	e-government	Keberhasilan penerapan e-government
7	Kemenpera	Adiupaya Puritama	Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan program kampung deret
8	Delgosea	Best City Award	Berhasil dalam melakukan pendekatan kepada warganya di Solo, agar mau memahami dan menaati kebijakan pemerintah kota
9	Bank Indonesia	Pengendali inflasi	Berhasil mengendalikan inflasi di Solo
10	Kementrian PU	Tata ruang terbaik kedua se-Indonesia	pembangunan di Solo sudah mencapai 80 persen kesesuaiannya dengan konsep penataan ruang yang ideal.
11	Fortune	Top 50 Leaders	Pemimpin no 37 terbaik atas jasanya membersihkan kota dan menyingkirkan korupsi
12	Kemennaker	Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)	Pembangunan bidang ketenagakerjaan di Jakarta sepanjang tahun 2013.
13	Meutia Hatta	Bung Hatta Anti Corruption Award	Tokoh yang Berperan dalam Pemberantasan Korupsi
14	Komisi Pemberantasan Korupsi	Anti Gratifikasi	Pemerintah daerah yang paling banyak melaporkan gratifikasi.
15	UNICEF	Program Perlindungan Anak	Dianugerahkan pada tahun 2006
16	The City Mayors Foundation	Walikota No 3 Terbaik Dunia	Keberhasilannya mengubah Surakarta dari kota yang banyak tindak kriminal menjadi pusat seni dan budaya
17	Majalah Marketing dan Frontier Consulting Group	Social Media Award	Tokoh yang aktif menggunakan media sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mendapatkan sentimen positif
18	Tempo	10 Tokoh Pilihan 2008	Memanusiakan warganya dengan pemindahan PKL yang tanpa konflik
18	Lembaga Pemilih Indonesia	Tokoh Pluralis 2013	Mampu Menjaga Kesetaraan Etnis, Agama, dan kelompok lainnya
19	Anugerah Seputar Indonesia	Tokoh Seputar Indonesia 2013	Diserahkan langsung oleh Hary Tanoe
20	Soegeng Soerjadi	Good Governance Award	Dianugerahkan 20 September 2012, jelang Pilkada
21	Bappenas	Pencapaian target MDGs	Untuk program KJP dan KJS
22	Bappenas	Pangripta Nusantara Utama	Provinsi dengan perencanaan terbaik

Gaya kepemimpinan

Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi jalanan".^[242] Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program.^[243] Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan bahwa "blusukan" hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi.^[244] Anies Baswedan juga menilai "blusukan" merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.^[245]
Selain "blusukan", kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum.^[246][247] Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing, dan cash management system.^[246] Selain itu, semua rapat dan kegiatan yang dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun "Pemprov DKI" di YouTube.^[248]

Gaya kampanye

Gaya berkampanye Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta menekankan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mendatangi mereka langsung daripada mengumpulkan orang di lapangan.^[249] Jokowi mengklaim bahwa ia menghindari pemasangan spanduk, poster, stiker, dan baliho di taman kota atau jalan karena menurutnya dapat mengotori kota, sehingga ia secara langsung mencopot spanduk di depan bioskop Megaria, Jalan Diponegoro.^[250] Selama kampanye pilkada Jakarta, Jokowi juga dikenal akan baju kotak-kotaknya, yang menurutnya dibeli satu jam sebelum berangkat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah dan dikatakan mewakili "warna-warni Jakarta yang harus diakomodasi".^[251]
Salah satu kekuatan Jokowi dalam berkampanye adalah penggunaan media sosial. Selama kampanye pilkada Jakarta, ia meluncurkan Jasmev atau Jokowi Ahok Social Media Volunteer, yang merupakan jaringan antar kelompok sukarelawan tanpa bayaran.^[87] Selain itu, Jokowi juga membentuk media center^[88] dan mampu memanfaatkan Youtube sebagai wadah kampanye baru.^[89] Pihak Fauzi Bowo sendiri mengakui keunggulan Jokowi di kanal ini.^[90]
Berdasarkan hasil audit Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Agustus 2012, pemasukkan dana kampanye pasangan Jokowi-Basuki tercatat sebesar Rp 16,31 miliar, sementara pengeluarannya mencapai Rp 16,09 miliar.^[252] Sebagian besar dana dialokasikan untuk spanduk, alat peraga, dan bahan kampanye, dengan biaya penyebaran bahan kampanye sebesar Rp 4,2 miliar, alat peraga sebesar Rp 2,6 miliar, dan rapat umum sebesar Rp 2,1 miliar.^[252] Biaya iklan cetak sendiri tercatat sebesar Rp 729 juta, sementara biaya iklan radio mencapai Rp 516 juta.^[252] Jokowi mengklaim bahwa sebagian besar dana digunakan untuk kampanye "murah" dengan sasaran rakyat kecil.^[252] Sebagai perbandingan, pengeluaran kampanye Fauzi Bowo tercatat sebesar Rp 62,57 miliar, sementara pemasukkan dana kampanyenya mencapai Rp 62,63 miliar.^[252]

Citra politik

Berkat kampanyenya selama pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 yang menjanjikan "Jakarta Baru", ia melejit menjadi tokoh nasional yang dikenal bersih, merakyat, dan mampu menyelesaikan masalah.^[253] Popularitasnya meroket hingga ia merajai survei-survei calon presiden seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Sumber	Tanggal	Calon
United Data Centre	3–18 Januari 2013	Joko Widodo 21,2%, Prabowo Subianto 17,1%, Megawati Soekarnoputri 11,5%, Rhoma Irama 10,4%, Aburizal Bakrie 9,4%, Jusuf Kalla 7,1%
Jakarta Survey Institute	9–15 Februari 2013	Joko Widodo 18,1%, Prabowo Subianto 10,9%, Wiranto 9,8%, Jusuf Kalla 8,9%, Aburizal Bakrie 8,7%, Megawati Soekarnoputri 7,2%, Mahfud MD 5,4%, Dahlan Iskan 3,6%, Hatta Rajasa 2,9%, Surya Paloh 2,5%, Rhoma Irama 1,7%, Muhaimin Iskandar 1,1% nama lain 0,8%
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)	9–16 April 2013	Joko Widodo 28,6%, Prabowo Subianto 15,6%, Aburizal Bakrie 7%, Megawati Soekarnoputri 5,4%, Jusuf Kalla 3,7%, Mahfud MD 2,4%, Hatta Rajasa 2,2% belum memutuskan 28,0%
Indonesian Institute of Sciences	10–31 Mei 2013	Joko Widodo 22,6%, Prabowo Subianto 14,2%, Aburizal Bakrie 9,4%, Megawati Soekarnoputri 9,3%, Jusuf Kalla 4,2%, Rhoma Irama 3,5%, Wiranto 3,4%, Mahfud MD 1,9%, Hatta Rajasa 1,2%, Hamengku Buwono X 1,2%, Surya Paloh 1,2%
Indonesian Research Centre	Mei 2013	Joko Widodo 24,8%, Prabowo Subianto 14,8%, Aburizal Bakrie 7,9%, Megawati Soekarnoputri 5,5%, Wiranto 3,9%, Mahfud MD 3,7%, Dahlan Iskan 3,5%, Rhoma Irama 2,7%, Hary Tanoesodibjo 2,3%, Kristiani Herawati 2%
United Data Center	8–11 Juni 2013	Joko Widodo 29,57%, Prabowo Subianto 19,83%, Megawati Soekarnoputri 13,08%, Aburizal Bakrie 11,62% Jusuf Kalla 5,47%, Wiranto 3,59%, Mahfud MD 1,2%, Hatta Rajasa 1,2%, Dahlan Iskan 1,11%, Chairul Tanjung 0,43%, Marzuki Alie 0,26%, Djoko Suyanto 0,09%, Pramono Edhie Wibowo 0,09%
Soegeng Sarjadi Syndicate	3–22 Juli 2013	Joko Widodo 25,48%, Prabowo Subianto 10,52%, Jusuf Kalla 5,69%, Aburizal Bakrie 4,23%, Dahlan Iskan 4,18%, Mahfud MD 2,72, Megawati Soekarnoputri 2,68%, Wiranto 1,18%, Hidayat Nur Wahid 1,02%, Hatta Rajasa 0,81%, Chairul Tanjung 0,53%, Surya Paloh 0,33%, Hamengkubuwana X 0,33%, Sri Mulyani Indrawati 0,2%, Kristiani Herawati 0,2%, Pramono Edhie Wibowo 0,12%
Indonesian Research Centre	8-11 Juli 2013	Joko Widodo 32,0%, Prabowo Subianto 8,2%, Wiranto 6,7%, Dahlan Iskan 6,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Jusuf Kalla 3,7%, Aburizal Bakrie 3,3%, Mahfud MD 2,8%,
Kompas	Juli 2013	Joko Widodo 32,5%, Prabowo Subianto 15,1%, Aburizal Bakrie 8,8%, Megawati Soekarnoputri 8,0%, Jusuf Kalla 4,5%, nama lain 18,2%, belum memutuskan 12,9%
Political Climatology Institute	12–18 Agustus 2013	Joko Widodo 19,6%, Wiranto 18,5%,Prabowo Subianto 15,4%, Jusuf Kalla 7,6%, Aburizal Bakrie 7,3%, Megawati Soekarnoputri 6,1%, Dahlan Iskan 3,4%, Rhoma Irama 3,4%, Mahfud MD 3,3%, Hatta Rajasa 2,5%, Surya Paloh 2,4%, nama lain 1,3%, belum memutuskan 9,1%
Alvara Research Centre	15–23 Agustus 2013	Joko Widodo 22,1%,Prabowo Subianto 17,0%, Jusuf Kalla 7,4%, Megawati Soekarnoputri 7,0%, Dahlan Iskan 6,9%, Aburizal Bakrie 6,2%, Wiranto 4,6%, Mahfud MD 4,0%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,0%, Hamengkubuwana X 0,9%, nama lain 1,0%, belum memutuskan 19,0%
Cyrus Network	23–28 Agustus 2013	Joko Widodo 27,1%, Prabowo Subianto 14,4%, Aburizal Bakrie 12,0%, Wiranto 7,5%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 3,2%
Soegeng Sarjadi Syndicate	25 Agustus–9 September 2013	Joko Widodo 45,8%, Jusuf Kalla 9,0%, Dahlan Iskan 7,5%, Prabowo Subianto 6,8%, Mahfud MD 5,8%, Wiranto 3,6%, Aburizal Bakrie 2,4%, Megawati Soekarnoputri 1,8%, Chairul Tanjung 1,6%, Hatta Rajasa 1,0%, Hidayat Nur Wahid 0,7%, Surya Paloh 0,5%, Hamengkubuwana X 0,5%, Sri Mulyani Indrawati 0,4%, Kristiani Herawati 0,4%, Pramono Edhie Wibowo 0,4%, nama lain 1,0%, belum memutuskan 10,8%
Cyrus Network	12–14 September 2013	Joko Widodo 43,7%, Prabowo Subianto 14,0%, Aburizal Bakrie 12,5%, Wiranto 7,3%, Megawati Soekarnoputri 4,9%, Jusuf Kalla 4,6%
United Data Centre	21–24 September 2013	Joko Widodo 36,0%, Prabowo Subianto 6,6%, Dahlan Iskan 5,5%, Wiranto 4,6%, Jusuf Kalla 4,0%
Indonesia Research Centre (IRC)	25 September 2013	Joko Widodo 34,5%, Wiranto 10,6%, Aburizal Bakrie 8,1%, Jusuf Kalla 6,2%, Megawati Soekarnoputri 6%, Surya Paloh 3,3%, Rhoma Irama 3,2%, Dahlan Iskan 2,8%, Mahfud MD 2%, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,3%, Suryadharma Ali 1,2% Yusril Ihza Mahendra 0,9%, Pramono Edhie Wibowo 0,9%, Gita Wirjawan 0,4%, Irman Gusman 0,2%, Nama lain 0,4%, belum memutuskan 6,9%, secret answer 1%
Pol Tracking Institute	13 September - 11 Oktober 2013	Joko Widodo 37,6%, Prabowo Subianto 11,73%,Aburizal Bakrie 11,67%%, Jusuf Kalla 6,12%, Wiranto 5,78%, Megawati Soekarnoputri 3,31%, Mahfud MD2,17 %, Hidayat Nur Wahid 1,5%, Hatta Rajasa 1,33%, Surya Paloh 1,17%, Dahlan Iskan 1,09%, belum memutuskan 14,52%
Alvara Research Centre	Oktober 2013	Joko Widodo 24,5%, Prabowo Subianto 9,1%, Aburizal Bakrie 7,4%, Wiranto 6,8%, Megawati Soekarnoputri 6,7%,Jusuf Kalla 4,2%, Dahlan Iskan 2,7%, Rhoma Irama 1,9%, Mahfud MD 1,2%, Surya Paloh 2,0%, Hatta Rajasa 1,1%, nama lain 3,8%, belum memutuskan 30,6%
Roy Morgan Research	Oktober 2013	Joko Widodo 37%,Prabowo Subianto 15%, Aburizal Bakrie 14%, Megawati Soekarnoputri 6%, Dahlan Iskan 6%, Jusuf Kalla 5%, Mahfud MD 3%, Hatta Rajasa 2%, nama lain 12%
Indikator Politik Indonesia	10–20 Oktober 2013	Joko Widodo 35,9%, Prabowo Subianto 11,4%, Aburizal Bakrie 11,4%, Wiranto 7,8%,Megawati Soekarnoputri 5,9%,Jusuf Kalla 3,9%, Mahfud MD 1,2%, Dahlan Iskan 1,0%
Indikator Politik Indonesia - 4 way race	10–20 Oktober 2013	Joko Widodo 47,4%, Prabowo Subianto 15,8%, Aburizal Bakrie 12,6%, Dahlan Iskan 3,7%
Charta Politika	28 November – 6 Desember 2013	Joko Widodo 34,8%, Prabowo Subianto 11,2%, Aburizal Bakrie 8,3%, Jusuf Kalla 5,4%, Wiranto 5,2%, Megawati Soekarnoputri 2,8%,
Kompas	27 November – 11 Desember 2013	Joko Widodo 43,5%, Prabowo Subianto 11,1%, Aburizal Bakrie 9,2%, Wiranto 6,3%,Megawati Soekarnoputri 6,1%,Jusuf Kalla 3,1%,nama lain 9,8%, belum memutuskan 10,9%
Indo Barometer	4–15 Desember 2013	Joko Widodo 25,2%, Aburizal Bakrie 10,5%, Prabowo Subianto 9,7%, Wiranto 6,1%, Megawati Soekarnoputri 6%,
Roy Morgan Research	Februari 2014	Joko Widodo 40%, Prabowo Subianto 17%, Aburizal Bakrie 11%, Wiranto 7%, Jusuf Kalla 5%, Megawati Soekarnoputri 4%, Dahlan Iskan 4%, Mahfud MD 3%, Hatta Rajasa 2%, nama lain 7%
Cyrus Network dan CSIS	9 April 2014	Joko Widodo-Jusuf Kalla 41,1%, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 39,81%
Saiful Muljani Research and Consulting	20-24 April 2014	Joko Widodo-Mahfud MD 47,6%, Joko Widodo-Jusuf Kalla 46,1%, Joko Widodo-Dahlan Iskan 44,6%, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama 44,1%, Joko Widodo-Ryamizard Ryacudu 41,8%
Lembaga Survei Indonesia	1-9 Mei 2014	Joko Widodo-Jusuf Kalla 35,42%, Prabowo-Hatta Rajasa 22,75%

Namun, menjelang pemilihan umum presiden Indonesia 2014, dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam kasus TransJakarta dikatakan mengganjal elektabilitas Joko Widodo.^[254] Selain itu, akibat gencarnya kampanye hitam, menurut Saiful Mujani Research and Consulting tren kesukaan masyarakat terhadap Jokowi menurun hingga 8% sampai April 2014.^[255]

Sorotan media internasional

Jokowi pun mendapat sorotan dari media internasional seperti media India bernama The Hindu yang meliput fenomena Jokowi ala India,^[256][257] media Amerika Serikat bernama The New York Times yang meliput fenomena kepemimpinan turun ke bawah,^[258][259] media Australia bernama The Sydney Morning Herald,^[260] media Thailand bernama Bangkok Post,^[261] serta media Jepang bernama Asahi Shimbun.^[262]
Beliau mendapatkan berbagai julukan dari berbagai media internasional seperti Obama dari Jakarta oleh BBC, Mr. Fix oleh The Economist, dan The Man of Madras Shirt oleh TIME.^[263]

Kontroversi

Mantan tim sukses Jokowi diduga terlibat dalam kasus busway berkarat, dan bahkan keluarga Jokowi dituduh menerima aliran dana busway berkarat; namun, Jokowi membantah hal tersebut,^{[264][265][266]} dan Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan bahwa kasus ini "belum atau boleh dikatakan tidak menyangkut kepada Jokowi".^[267] Jokowi juga dikritik karena tidak mematuhi janjinya untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta,^[268] walaupun Jokowi sendiri menyatakan bahwa bila ia menjadi presiden, akan lebih mudah mengurus Jakarta karena memiliki wewenang terhadap proyek pemerintah pusat di ibukota.^[269] Ada anggapan bahwa Jokowi termasuk gagal mengatasi banjir dan macet.^[270][271] Anggapan bahwa Jokowi gagal dalam mengatasi banjir dan macet di Jakarta membuat popularitas beliau menurun.^[272] Data dari BPS juga menunjukkan angka kemiskinan di Solo naik saat Jokowi menjadi walikota Solo.^[273] Melesatnya popularitas Jokowi juga dikritik sebagai pengaruh media yang kerap menonjolkan kebaikan Jokowi sementara kelemahannya ditutupi.^[274][275] Selain itu, Jokowi didapati menaiki pesawat jet pribadi untuk berkampanye dari Banjarmasin ke Kota Malang, yang dianggap bertentangan dengan gaya hidup sederhana.^[276] Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Taufik Bahauddin mengkhawatirkan kontroversi yang terjadi pada pemerintahan Megawati seperti skandal BLBI, penjualan BUMN, penjualan kapal tanker VLCC Pertamina dan penjualan gas murah ke China akan terulang pada pemerintahan Jokowi.^[277]
Kemunculan nama Jokowi pada soal Ujian Nasional^[278] dan kedatangan Jokowi di kampus ITB^[279] juga menuai kontroversi karena dinilai sebagai tindakan politisasi.

Read More